.webp)
Sementara itu, saat ini pemerintah juga sudah berupaya menambah jejaring laboratorium dan mendatangkan mesin untuk melakukan pemeriksaan PCR, akan tetapi tidak serta merta datangnya mesin tersebut bisa langsung dipakai. Menurut Pandu, masih perlu waktu untuk menginstall dan mempersiapkan mesin tersebut sebelum dioperasikan, padahal sudah terjadi antrean pasien yang diduga terpapar COVID-19 menunggu untuk diperiksa swab.
"Baru belakangan ini diperluas sampai semua terlibat. Jadi ditambahkan mesin PCR, tapi mesin PCR-nya sendiri kan begitu datang harus diinstall dulu, jadi tidak bisa segera ada mesin langsung melakukan pemeriksaan padahal antreannya itu banyak sekali. Dan juga bukan hanya mesin tapi sarana lab-nya yang lain misalnya untuk pengiriman medium transportasinya, reagen untuk ekstraksi RNA dari virus, dan itu harus tidak boleh terputus supply-nya, kita itu periksa ribuan," ujarnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau perintah Presiden harus bisa menyiapkan 10.000 tes per hari, memang kita belum mampu walaupun kita sudah meningkatkan kapasitas. Padahal ini perintahnya jelas, masalah testing ini menjadi kendala karena yang dilaporkan hari-hari itu adalah hasil laboratorium," ujarnya.
Jika hasil pemeriksaan PCR seeorang dinyatakan positif COVID-19, maka data tersebut disampaikan ke Kementerian Kesehatan untuk didata pada sistem nasional. Namun tantangannya jumlah permintaan pemeriksaan PCR lebih tinggi daripada kapasitas lab.
"Tapi kan masalahnya adalah kapasitas lab sama yang mau diperiksa jauh lebih banyak jadi jauh melebihi kapasitas. Ada lab yang harus meriksa 500 tapi yang harus diperiksa 1000. Itu kan jadi yang 500 nunggu besoknya dperiksa, kan mesinnya juga panas kalau dipakai terus. Memangnya satu alat 1 periksa butuh berapa menit. Ya kan jadi prosesnya itu memang panjang jadi tidak mungkin di eskalasi kalau jumlah PCR nya terbatas, labnya terbatas jadi harus dieskalasi," ungkapnya.
