Riset Indef: Warganet Tanggapi Negatif Kebijakan Pemerintah soal COVID-19

Media sosial — Ilustrasi warganet pengguna media sosial. (Mindra Purnomo/detikcom)

Isu Pembicaraan dari Masing-Masing Kebijakan

Skor menandakan popularitas dan relevansi topik di mata warganet. Skalanya adalah 0 sampai 1. Angka 0 berarti isu tidak populer, angka 1 berarti isu paling populer. Sumber : Twitter 27 Maret - 9 April 2020

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

1. PSBB
Topik positif: 21%
Topik negatif: 79%
Isu:
- PSBB untuk percepatan penanganan Corona: 1,00
- Darurat sipil anggaran dikendalikan oleh pemerintah pusat: 0,49
- Darurat sipil meredam sikon apabila tidak terkendali: 0,21
- UU Darurat Sipil Tidak Relevan dengan Pandemi Corona: 1,00
- Pemerintah Melepas Kewajiban Pemenuhan Kebutuhan dengan Darurat Sipil: 0,69
- Darurat Sipil Tidak Ada Dasar: 0,26

2. Pembebasan narapidana
Topik positif: 54%
Topik negatif: 46%
Isu:
- Pembebasan Napi dan Anak untuk Mencegah COVID-19: 1,00
- Pembebasan Napi Akibat Pandemi adalah Anjuran PBB: 0,15
- Kebijakan Tidak Menerima Tahanan Baru: 0,08
- Remisi Koruptor di Masa Pandemi: 1,00
- Pembebasan Napi Versus Potensi Keresahan Masyarakat: 0,09
- Kontradiksi Pembebasan Napi dan Penangkapan Pelanggar PSBB: 0,01

3. Pembatasan Mudik
Topik positif: 46%
Topik negatif: 54%
Isu:
- Gerakan Masyarakat untuk Tidak Mudik: 1,00
- Insentif Bagi yang Tidak Mudik: 0,42
- Prosedur Penanganan Pemudik: 0,26
- Kritik Terhadap Ketidaktegasan Pemerintah Soal Mudik: 1,00
- Sosialisasi Anjuran Tidak Mudik Pemerintah Sangat Terlambat: 0,47
- Simpang Siur Pemerintah Tentang Mudik: 0,42

4. Aturan Penghinaan Presiden
Topik positif: 11%
Topik negatif: 89%
Isu:
- Aturan Khusus Penghinaan Presiden Bukti Pemerintah Alergi Kritik: 1,00
- Kritik adalah Hak Rakyat Terhadap Pemerintah: 0,99
- Pasal Penghinaan Presiden di Tengah Pandemi Tidak Relevan: 0,36
- Aturan Khusus Picu Pelanggaran Kebebasan Berpendapat: 0,29
- Tukar Guling Aturan Penghinaan Presiden dengan Darurat Sipil: 0,13

5. Jaring Pengaman Sosial
Topik positif: 44%
Topik negatif: 56%
Isu:
- Pendataan Penerima Bansos yang Tidak Merata dan Salah Sasaran: 1,00
- Potensi Korupsi Dana Bantuan Sosial: 0,79
- Pembagian Bansos Berantakan: Harus Jujur dan Transparan: 0,66
- Bansos Mulai Didistribusikan oleh Pemerintah: 1,00
- 1 BLT Dana Desa: Kehadiran Pemerintah Dalam Melindungi Masyarakat Miskin: 0,21
- Tambahan Bansos Bagi Penyandang Disabilitas: 0,12

6. Pengangguran Akibat COVID-19
Topik positif: 16%
Topik negatif: 84%
Isu:
- Keluhan Karena Menjadi Orang yang Dirumahkan/PHK: 1,00
- Lambat Atasi Corona: Pembunuhan Massal Untuk Mengurangi Pengangguran: 0,26
- PHK Sepihak Oleh Perusahaan: 0,16
- Omnibus Law Atasi Pengangguran Akibat Corona: 1,00
- RUU Cipta Kerja Solusi PHK Massal: 0,25
- Pelatihan Online Bermanfaat Buat Pengangguran: 0,01

7. Kartu Pra Kerja
Topik positif: 46%
Topik negatif: 54%
- Bantuan Tunai Lebih Efektif untuk Korban PHK di Masa Pandemi daripada Pra Kerja: 1,00
- Stafsus: Konflik Kepentingan Kartu Pra Kerja: 0,67
- Kelas Online Prakerja: Tidak Lebih Baik dari Konten Gratis di Youtube: 0,33
- Kartu Prakerja Solusi Tepat: 1,00
- Kartu Prakerja: Membuat Kesempatan Lebih Besar untuk Mendapatkan Pekerjaan: 0,35
- Ada Komponen Bansos Dalam Pra Kerja: 0,23