Survei Median: 75,4 Persen Publik Setuju Jokowi Larang Mudik

Poster — Ilustrasi penyebaran Corona (Edi Wahyono/detikcom)

Jakarta -

Lembaga Media Survei Nasional (Median) merilis hasil survei tentang persepsi publik tentang mudik dalam penanganan wabah Corona (COVID-19). Hasilnya, 75,4 persen responden setuju mudik dilarang.

Hasil temuan tersebut didapat setelah Median melakukan penelitian dengan melibatkan 20.658 nomor telepon responden yang dipilih secara acak dari survei Median sebelumnya pada September 2018 hingga Februari 2020.

Survei ini kemudian mengambil sampel 800 nomor telepon responden dari total 20.658 nomor telepon responden. Pengambilan data berlangsung dari 6 hingga 13 April 2020.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Margin of error dalam penelitian tersebut juga disebutkan dalam angka-kurang lebih 3,46 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Responden diberi pertanyaan "Apakah menurut Anda sebaiknya pemerintah Joko Widodo (Jokowi) melarang mudik pada bulan puasa dan lebaran tahun ini?".

Hasil survei menunjukkan 75,4 persen responden setuju pemerintahan Jokowi melarang mudik, 13,9 persen responden tidak setuju pemerintah Jokowi melarang mudik, dan 10,7 persen responden mengatakan tidak tahu atau tidak menjawab.

Tonton video Jokowi: Ada Kelompok Pemudik yang Tidak Bisa Begitu Saja Kita Larang:

Dalam survei tersebut responden juga diminta menyebutkan alasan kenapa sebaiknya pemerintah Jokowi melarang mudik tahun ini.

Hasilnya, 45,4 persen responden menyebut alasannya agar wabah Corona tidak menular ke daerah, 6,7 persen responden beralasan menghindari kerumunan, dan 3,5 persen responden beralasan demi kebaikan bersama.

Alasan lain yang diutarakan responden adalah mengutamakan kesehatan, bisa membuat keresahan di daerah, masalah COVID-19 belum mereda, lebih baik diam di rumah saja, kita tidak tahu terkena virus, ikut pemerintah, PSBB sudah diterapkan, fasilitas kesehatan minim, hingga agar keluarga aman.

Sedangkan responden yang tidak setuju mudik dilarang mayoritas atau 30,8 persen responden beralasan masih ingin berkumpul dengan keluarga, 13,5 persen responden beralasan asal ada pemeriksaan kesehatan, 9,6 persen responden mengatakan larangan mudik harusnya khusus zona merah, 5,8 persen responden beralasan tidak perlu ada larangan mudik.

Alasan publik yang tidak setuju mudik dilarang adalah meningkatkan ekonomi di kampung, kebutuhan pokok tidak terjamin, hingga mudik adalah hak asasi manusia.

Halaman 1 2

Selanjutnya