Khawatirnya Pakar Hukum hingga Anggota DPR terhadap Perppu Corona

Andi Saputra - detikNews
Minggu, 26 Apr 2020 10:18 WIB
ilustrasi hukum
Foto ilustrasi (dok. detikcom)
Jakarta -

Guru Besar Universitas Padjadjaran, Bandung, Prof Susi Dwi Harijanti tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya atas 'Perppu Corona'. Sebab, Perppu itu dinilai membuat pejabat negara 'kebal hukum' dan mengatur yudikatif secara sepihak. Ternyata bukan Susi semata yang khawatir.

Perppu yang dimaksud yaitu Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Dalam catatan detikcom, Minggu (26/4/2020), salah satu yang dikhawatirkan adalah Pasal 27 yang berbunyi:

(1) Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.

(2) Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(3) Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara.

"Sesuai Pasal 27 ayat 2, maka orang tidak bisa dapat dituntut pidana perdata. Jadi kalau sudah menjalankan menurut perppu. para pejabat itu tidak dapat dituntut. Ini punya persoalan dengan pasal ini. Apakah betul karena ketakutan pada kasus bailout Century? oleh karena itu dibuat ketentuan ini?" kata Susi yang disampaikan dalam webinar 'Guru Besar Hukum Bicara Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara Saat Darurat COVID-19'.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3 4