Perjalanan Panjang hingga Akhirnya Jokowi Larang Mudik saat Pandemi

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 21 Apr 2020 12:52 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memakai masker saat melantik Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/4/2020). Ahmad Riza Patria resmi menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta seusai dilantik Presiden Joko Widodo.
Presiden Jokowi (Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Istana Lihat Perkembangan di Lapangan Soal Larangan Mudik

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Bidang Komunikasi Politik dan Informasi, Juri Ardiantoro menyebut pelarangan mudik akan disesuaikan dengan perkembangan di lapangan. Juri mengatakan pemerintah masih mengedepankan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

"Iya seperti yang presiden sampaikan. Saat ini kebijakannya adalah PSBB, yakni pembatasan pembatasan kegiatan masyarakat yang berpotensi menjadi sarana penularan virus," kata Juri saat dihubungi, Rabu (15/4/2020).

"Soal kemungkinan larangan mudik, seperti kata Pak Presiden akan dilihat perkembangan ke depan," sambungnya.

Juri menyebut pemerintah akan terus mempelajari perkembangan COVID-19. Serta mengevaluasi kebijakan untuk penanganan virus Corona itu.

"Pemerintah akan terus memperhatikan dan mempelajari secara cermat perkembangan wabah COVID-19 ini, termasuk mencermati kebijakan yang telah diambil," jelasnya.

Surat Terbuka untuk Jokowi Agar Mudik Dilarang

Sejumlah pihak mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Jokowi. Mereka minta Jokowi memberlakukan larangan mudik agar kasus Corona tidak meningkat drastis.

Badan Eksekutif Mahasiswah Seluruh Indonesia (BEM SI) menyampaikan surat terbuka berisi pandangan tentang penanganan COVID-19 kepada Presiden Jokowi. BEM SI ingin Jokowi mengutamakan keselamatan rakyat di masa wabah ini.

Mereka menyampaikan tuntutan pelarangan mudik, kritik terhadap PSBB, kritik terhadap kebijakan pembebasan narapidana oleh Menkum HAM Yasonna H Laoly mewanti-wanti agar tak ada yang mencari kesempatan dalam kesempitan wabah Corona untuk mengesahkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja, mengkritik Perppu Corona sebagai kebijakan bernuansa oligarki, menyampaikan keluhan kuota hingga tugas kuliah, serta meminta pemerintah memperhatikan nasib guru honorer di tengah wabah.

"Surat terbuka ini adalah bentuk keresahan kepada pemerintah, untuk sekiranya pemerintah juga bersedia melihat apa yang menjadi keresahan mahasiswa ataupun masyarakat secara luas," kata Koordinator Pusat Aliansi BEM Seluruh Indonesia, Remy Hastian Putra Muhammad Puhi, saat menjelaskan perihal surat terbuka ini kepada detikcom, Senin (20/4/2020).

Perhimpunan pelajar RI sedunia juga mendorong Presiden Jokowi untuk melarang mudik. Mereka berharap larangan itu dapat menekan penularan virus Corona.

"Mendorong pemerintah pusat untuk mempertimbangkan keputusan larangan mudik nasional agar sesuai dengan anjuran menjaga jarak fisik (physical distancing) dan menetap di rumah (stay at home) yang bertujuan untuk mengurangi penyebaran COVID-19 ke berbagai daerah," demikian kata Perhimpunan Pelajar Indonesia Sedunia (PPI Dunia), dikutip dari situs resmi PPI Dunia, Senin (20/4/2020).

Sementara itu, Wakil Ketua MPR Syarief Hasan meminta pemerintah dengan tegas memutuskan pelarangan mudik Lebaran tahun ini mengingat kondisi darurat pandemi COVID-19 yang semakin mengkhawatirkan. Tujuannya tentu untuk menjaga agar pandemi COVID-19 tidak semakin meluas, akibat migrasi besar-besaran masyarakat melakukan mudik.

"Kebijakan pelarangan tersebut berlaku kepada semua tanpa kecuali. Bila mudik diperbolehkan akan berpotensi meningkatkan penyebaran virus Corona menjadi 200.000 orang," ungkap Syarief, dalam keterangannya, Sabtu(18/4/2020).

Permintaan larangan mudik juga disuarakan oleh sosiolog dari Universitas Indonesia (UI), Imam Budidarmawan Prasodjo. Dia menyebut tradisi mudik lebih baik jika dilarang saja.

"Menurut saya, masalah tradisi, dilarang saja. Yang perlu dipikir adalah mudik karena alasan ekonomi. Namun, kalau mudik karena masalah tradisi, potong saja," kata sosiolog dari Universitas Indonesia (UI), Imam Budidarmawan Prasodjo, kepada detikcom, Selasa (14/4/2020).

Selanjutnya
Halaman
1 2 3 4 5