Perjalanan Panjang hingga Akhirnya Jokowi Larang Mudik saat Pandemi

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 21 Apr 2020 12:52 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memakai masker saat melantik Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/4/2020). Ahmad Riza Patria resmi menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta seusai dilantik Presiden Joko Widodo.
Presiden Jokowi (Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Jokowi Larang Mudik Bagi ANS, TNI/POlri dan Pegawai BUMN

Jokowi menegaskan ada beberapa kelompok yang akan dilarang mudik. Mereka adalah Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/Polri dan pegawai BUMN.

"Tadi sudah kita putuskan bahwa untuk ASN, TNI dan Polri, serta pegawai BUMN dilarang mudik," kata Jokowi dalam jumpa pers yang disiarkan langsung, Kamis (9/4/2020).

Soal kebijakan mudik bagi masyarakat, Jokowi mengatakan pemerintah akan melihat lebih detail dan akan mengevaluasi hal-hal di lapangan. Jokowi juga membatasi angkutan umum dan pribadi untuk menekan penyebaran Corona.

"Kemudian juga transportasi umum juga akan kita batasi kapasitasnya kemudian yang memakai kendaraan pribadi juga akan kita batasi dengan pembatasan kapasitas angkut mobil dan motor," sambungnya.

Mudik Tak Bisa Dilarang karena Tradisi

Jokowi mengatakan mudik tak bisa serta merta dilakukan pelarangan. Dia menyebut ada dua kelompok yang tak bisa begitu saja dilarang untuk kembali ke kampung halaman mereka.

"Ada dua kelompok pemudik yang tidak bisa begitu saja kita larang-larang karena ada juga yang pulang kampung karena alasan ekonomi," kata Jokowi.

Kelompok pertama adalah warga yang terpaksa pulang mudik karena masalah ekonomi setelah penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Kemudian, kelompok kedua adalah warga yang mudik karena tradisi.

"Kelompok pertama, warga yang terpaksa pulang kampung karena masalah ekonomi setelah diterapkannya pembatasan sosial sehingga penghasilan mereka turun atau bahkan tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki penghasilan. Kelompok kedua adalah warga yang mudik karena tradisi yang sudah puluhan tahun kita miliki di negara kita Indonesia," tuturnya.


Ahli Prediksi Kasus Corona Meningkat Jika Mudik Tak Dilarang

Ahli matematika dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Sutanto Sastraredja mengkaji puncak Corona di RI terjadi pada pertengahan Mei. Dia menyebut supaya keadaan wabah virus Corona tidak menjadi lebih buruk, maka mudiknya penduduk Jakarta perlu diantisipasi.

Susanto mengatakan berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), bahwa sudah ada sekitar 7% penduduk Jakarta yang mudik lebih awal ke provinsi lain. Angka ini jugalah yang diungkap lewat survei Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan (Balitbanghub), Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Dari survei tersebut, 37% belum memutuskan apakah akan mudik atau tidak. Bila 37% itu bakal mudik, maka ada 44% orang penduduk Jakarta yang mudik di masa wabah ini.

"Kalau 44%, wah itu berpengaruh banget, berpengaruh banget. Bahaya itu. Nantinya, puncak kasus COVID-19 yang di Jakarta akan turun karena bergeser lebih cepat. Sementara, yang di non-Jakarta Pulau Jawa akan terjadi peningkatan signifikan," kata Sutanto.

Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), terdiri atas Iwan Ariawan, Pandu Riono, Muhammad N Farid, dan Hafizah Jusril juga membuat prediksi kasus Corona jika pemerintah tak melarang mudik. FKM UI memprediksi angka positif COVID-19 yang butuh pelayanan rumah sakit bakal tembus sejuta kasus.

Draf 'Permodelan COVID-19 Indonesia, Apa yang Terjadi Jika Mudik?' bertanggal 12 April diterima detikcom dari Pandu Riono, salah satu tim FKM UI.

Berikut ini jumlah orang yang bakal terjangkit COVID-19 dalam kondisi berat sehingga perlu perawatan rumah sakit, dibagi berdasarkan skenario 'dengan mudik' dan 'tanpa mudik'.

Estimasi kumulatif kasus COVID-19 di Pulau Jawa:

1. Jawa selain Jabodetabek (dengan mudik): +/- 1.000.000 kasus COVID-19 perlu perawatan RS
2. Jawa selain Jabodetabek (tanpa mudik): +/ 800.000 kasus COVID-19 perlu perawatan RS
3. Jabodetabek: +/- 250.000 kasus COVID-19 perlu perawatan RS

Angka tersebut diprediksi tercapai pada 1 Juli 2020. Sebelum momen puncak itu, angka kasus COVID-19 yang perlu perawatan rumah sakit bakal terus naik. Pada 24 Mei atau 1 Syawal, angka positif COVID-19 yang perlu perawatan RS sudah menembus 500 ribu kasus, bila tanpa larangan mudik.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3 4 5