Perjalanan Panjang hingga Akhirnya Jokowi Larang Mudik saat Pandemi

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 21 Apr 2020 12:52 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memakai masker saat melantik Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/4/2020). Ahmad Riza Patria resmi menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta seusai dilantik Presiden Joko Widodo.
Presiden Jokowi (Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Keterangan Jubir Presiden soal Mudik

Perihal larangan mudik ini awalnya diungkap oleh juru bicara Presiden, Fadjroel Rachman, melalui keterangan tertulis, Kamis (2/4). Fadjroel menyebut mudik diperbolehkan asalkan sesampainya di tempat tujuan pemudik harus mengisolasi mandiri selama 14 hari.

"Mudik boleh tapi berstatus orang dalam pemantauan. Presiden Joko Widodo menegaskan tidak ada larangan resmi bagi pemudik Lebaran Idul Fitri 2020 M/1441 H. Namun, pemudik wajib isolasi mandiri selama 14 hari dan berstatus orang dalam pemantauan (ODP) sesuai protokol kesehatan (WHO) yang diawasi oleh pemerintah daerah masing-masing," kata Fadjroel.

Fadjroel mengatakan kebijakan itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Meski begitu, pemerintah tetap mengimbau masyarakat tidak mudik. Pemerintah akan melakukan kampanye dengan melibatkan tokoh hingga ulama.

"Pemerintah pusat akan menggencarkan kampanye secara besar-besaran untuk tidak mudik agar bisa menahan laju persebaran virus Corona atau COVID-19. Kampanye ini melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan publik figur," ujar Fadjroel.

Mensesneg Pratikno Luruskan Pernyataan Fadjroel

Mensesneg Pratikno kemudian meluruskan pernyataan Fadjroel Rachman, soal diperbolehkannya warga mudik pada Lebaran Idul Fitri tahun ini. Pratikno menegaskan pemerintah mengajak masyarakat untuk tak mudik.

"Yang benar adalah pemerintah mengajak dan berupaya keras agar masyarakat tidak perlu mudik," kata Pratikno kepada wartawan, Kamis (2/4/2020).

Namun Pratikno tak menjelaskan secara gamblang apakah pemerintah melarang warga untuk mudik ke kampung halaman. Pratikno hanya menyebut bahwa pemerintah telah menyiapkan bantuan sosial bagi masyarakat lapisan bawah, dengan harapan warga tak mudik saat Lebaran nanti.

"Dan pemerintah menyiapkan bantuan sosial yang diperbanyak penerima manfaatnya dan diperbesar nilainya kepada masyarakat lapisan bawah. Hal ini sejalan dengan keputusan Presiden tentang PSBB (pembatasan sosial berskala besar)," tuturnya.

Jokowi Anjurkan Warga Tak Mudik dan Berikan Bansos

Pada Kamis (9/4) Presiden Jokowi hanya menganjurkan warga, khususnya di Jabodetabek, tidak mudik untuk memutus mata rantai penyebaran virus Corona (COVID-19). Pemerintah pun menyiapkan bantuan sosial agar warga tidak mudik.

"Pemerintah menganjurkan untuk tidak mudik. Dan tadi sudah saya sampaikan, saluran bantuan sosial, khususnya Jabodetabek, kita berikan ini agar warga mengurungkan niat untuk mudik," kata Jokowi dalam konferensi pers yang disiarkan saluran YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (9/4/2020).

Menteri Sosial Juliari Batubara juga menjelaskan bahwa pemerintah menyiapkan skema bantuan sosial sebagai insentif agar warga dari DKI Jakarta tidak mudik. Juliari menyebut hal itu sesuai permintaan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar warga tak mudik.

"Ini sebenarnya Presiden minta agar, karena beliau belum melarang mudik, jadi beliau meminta saya agar dipikirkan bagaimana bentuk semacam insentif bagi para calon pemudik dari Jakarta agar mereka tidak atau mengurungkan niat untuk mudik," kata Juliari dalam rapat virtual dengan Komisi VIII DPR, Selasa (7/4/2020).

"Jadi tentunya kami berpikir kita harus berikan mereka sesuatu kalau mereka mau tidak pulang kampung dan tetap bertahan di DKI walaupun tidak mungkin bisa menahan 100 persen," imbuhnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3 4 5