.webp)
Epidemiolog Universitas Indonesia (UI) meminta pemerintah untuk transparan mengungkap data Corona di Tanah Air serta mendorong untuk pembuatan klaster penularan. Pemerintah mengatakan penularan lokal virus Corona sudah tak terkendali, sehingga sangat sulit untuk membuat klaster.
Juru bicara pemerintah untuk penanganan kasus COVID-19 Achmad Yurianto membantah soal penilaian tidak transparan itu. Dia mengatakan di website resmi juga ada data kasus Corona.
"Kamu ikut rilis saya 2 hari terakhir, bukan (mengungkap jumlah) OPD dan PDP, tapi diperiksa berapa, hasilnya ada kan. Dari dulu data itu ada, apakah transparan itu harus saya sebut. Kalau mau dibuka di web-nya juga ada," kata Yuri saat dihubungi, Rabu (15/4/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tapi pertanyaannya transparan itu apakah segala sesuatu yang harus saya katakan. Kita nggak pernah nutup data itu dari dulu ada. Kemudian kalau dibilang klaster itu klaster seperti yang mana?" imbuhnya.
Yuri mengatakan saat ini penularan Corona terjadi secara transmisi lokal. Sehingga akan sulit apabila dibuatkan pusat atau klaster penularan.
"Nah kalau sudah penularannya lokal gimana klasternya. Ini kan penularan lokal nggak karu-karuan ini. Bagaimana mau mengklaster?" kata dia.
Sebelumnya, ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia (UI) mendorong transparansi data Corona ditingkatkan lebih mendetail. Dia menyebut transparansi itu penting bagi masyarakat.
"Jangan hanya national summary (rangkuman nasional)," kata epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) UI, Pandu Riono, kepada detikcom, Rabu (15/4/2020).
"Keterbukaan tidak meresahkan, malah yang ditutupi justru bisa meresahkan, karena orang akan berpikir ada misteri apa di balik semua ini. Maka bila tertutup bisa timbul hoax, timbul kabar burung, itu yang bikin meresahkan orang. Kalau terbuka, tak ada lagi orang yang mau bohong bermain data," jelas Pandu.
Selain itu, Pandu mengatakan data jumlah ODP dan PDP yang meninggal dunia di seluruh Indonesia perlu dibuka. Serta pemerintah perlu membuka pengelompokan kasus COVID-19 berdasar klaster. Misal, klaster dansa, klaster seminar keagamaan, atau di luar negeri ada klaster jemaah tablig, klaster Shincheonji, klaster kapal pesiar, dan lain-lainnya.
"Kalau pemerintah punya pelacakan klaster, maka itu perlu dilaporkan. Tidak harus setiap hari dilaporkan, namun tetap perlu dilaporkan secara berkala seperti di Singapura. Dengan demikian, masyarakat akan paham kenapa mereka tidak boleh berkerumun, yakni karena bisa menyebarkan penularan," tutur Pandu.
