.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas membahas Optimalisasi Industri Dalam Negeri untuk Penanganan Corona (COVID-19). Jokowi memberikan sejumlah arahan.
Rapat terbatas dengan Kabinet Indonesia Maju yang digelar melalui konferensi video kali ini menggunakan aplikasi berbeda untuk kepentingan kerahasiaan.
Pergantian aplikasi untuk rapat ini dilakukan berdasarkan masukan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bapak Presiden, perlu kami laporkan, sebelum ratas dimulai, hari ini kita menggunakan aplikasi yang berbeda dengan yang lalu. Karena aplikasi yang lalu, begitu dipakai oleh sidang kabinet, semuanya menggunakan aplikasi yang sama. Maka atas koordinasi dengan BSSN, kita akan memakai aplikasi-aplikasi yang bergantian supaya tidak bisa dilacak oleh siapa pun," ujar Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, Rabu (15/4/2020).
Jokowi kemudian memberikan arahan kepada kabinet. Jokowi ingin relaksasi kredit bagi UMKM yang mengalami kesulitan terdampak COVID-19 dipercepat eksekusinya.
Selain itu, Jokowi menyoroti ekspor APD hingga masker yang perlu diatur lagi.
Berikut poin-poin instruksi terbaru Jokowi soroti ekspor APD Corona:
Ekspor APD dan Masker Perlu Diatur
Jokowi tidak ingin produksi alat pelindung diri (APD) ataupun masker untuk penanganan virus Corona di dalam negeri diekspor semuanya sehingga kebutuhan dalam negeri kekurangan. Jokowi meminta manajemen ekspor perlu diatur.
"Saya minta beberapa hal, agar diatur betul manajemennya yang berkaitan dengan ekspor dan kebutuhan dalam negeri. Jangan sampai semuanya diekspor, kita malah nggak dapat. Diatur manajemennya sebaik-baiknya, baik itu APD kita bisa produksi banyak, baik itu berkaitan dengan masker kita bisa produksi banyak, agar ini diatur," ujar Jokowi.
Jokowi mengatakan kasus virus Corona terjadi di 213 negara dan setiap negara berebut untuk memperoleh alat kesehatan penanganan COVID-19.
Untuk itu, Jokowi mendorong optimalisasi industri dalam negeri untuk memproduksi alat kesehatan penanganan COVID-19.
"Kita harus melihat kembali seluruh potensi sumber daya yang kita miliki di negara kita terutama industri dalam negeri kita untuk memproduksi alat-alat kesehatan untuk penanganan COVID-19, baik industri bahan baku obat, farmasi, berkaitan dengan APD, industri masker atau yang berkaitan dengan industri ventilator," kata Jokowi.
"Kita tahu sekarang ini ada 213 negara yang terkena pandemi dan semua negara merebutkan untuk memperoleh alat-alat kesehatan yang dibutuhkan untuk penanganan COVID-19," imbuhnya.
Jangan Hambat Izin Produser APD hingga Ventilator
Jokowi menginstruksikan para menteri untuk melihat potensi dan mendorong industri dalam negeri yang mampu memproduksi alat-alat kesehatan.
"Kita harus melihat kembali seluruh potensi sumber daya yang kita miliki di negara kita. Terutama industri dalam negeri kita untuk memproduksi alat-alat kesehatan untuk penanganan COVID-19, baik industri bahan baku obat, farmasi, fitofarmaka, berkaitan dengan APD, industri masker, atau yang berkaitan dengan industri ventilator," ujar Jokowi.
Untuk itu, Jokowi instruksikan untuk memberikan dukungan kepada pelaku industri yang memproduksi alat-alat kesehatan tersebut. Salah satunya dengan relaksasi proses perizinan yang tidak menghambat, termasuk persoalan standardisasi.
"Semua kementerian ini jangan sampai ada yang menghambat proses perizinannya, baik urusan APD yang masih butuh standar ini, standar ini. Menjadi kewajiban kita untuk memperbaiki agar standar ini terpenuhi, tapi jangan dipersulit. Tolong dengarkan betul keluhan-keluhan di bawah, sehingga tidak ada namanya perizinan menghambat produksi yang ada," tambahnya.
Jokowi juga meminta agar pelaku industri alat kesehatan bisa dipermudah dalam mendatangkan bahan bakunya. Sebab, masih ada beberapa bahan baku alat kesehatan yang berasal dari luar negeri.
"Ketersediaan bahan baku, tadi saya senang beberapa bahan baku ada yang bisa dipenuhi di dalam negeri. Tapi yang masih perlu impor bahan baku betul-betul, terutama di Bea-Cukai, Kemendag. Ada relaksasi yang betul-betul dilakukan saya kira, sehingga proses perizinan yang cepat dan terintegrasi ada dan dibantu mereka," tegasnya.
Beri Intensif UMKM yang Produksi Alat Kesehatan
Pandemi virus Corona membuat kebutuhan alat-alat kesehatan meningkat tajam. Bayangkan, saat ini 213 negara berebut alat mulai dari APD, masker, obat, hingga ventilator.
Indonesia sebenarnya memiliki banyak industri yang memproduksi alat-alat kesehatan. Bahkan kini banyak UMKM yang ikut memproduksinya.
Jokowi menyambut baik hal itu. Dia menginstruksikan para menterinya untuk memberikan insentif kepada UMKM yang memproduksi alat kesehatan.
"Insentif fiskal tolong diarahkan ke industri-industri UMKM kita yang memproduksi barang-barang ini," seru Jokowi.
Jika produksi alat-alat kesehatan sudah didorong, Jokowi meminta agar distribusinya diatur. Dia ingin agar mendahulukan kebutuhan dalam negeri sebelum diekspor.
"Agar diatur betul manajemennya yang berkaitan dengan ekspor dan kebutuhan dalam negeri. Jangan sampai semuanya diekspor kita malah nggak dapat, diatur manajemennya. Sebaiknya, baik itu APD kita bisa produksi banyak, baik itu berkaitan dengan masker kita bisa produksi banyak, agar ini diatur," ujarnya.
