.webp)
Nova menjelaskan, terkait dengan Jaring Pengaman Sosial atau social safety net, Pemerintah Aceh sedang mengkonsolidasikan berbagai program yang ada di Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dengan program di kementerian dan lembaga terkait lainnya di tingkat nasional.
"Penyatuan program antar lembaga ini diharapkan mampu memberikan bantuan yang layak bagi masyarakat terdampak, terutama rakyat kita yang masih kekurangan dan tentu saja UMKM," jelas Nova.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berikut ini adalah petikan Maklumat Bersama Forkopimda Aceh:
MAKLUMAT BERSAMA FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH ACEH
TENTANG
PENCABUTAN PENERAPAN JAM MALAM DAN PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2020, TANGGAL 31 MARET 2020 TENTANG PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19, DAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 11 TAHUN 2020, TANGGAL 31 MARET 2020 TENTANG PENETAPAN KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT.
UNTUK MENDUKUNG KERJA GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI ACEH, MAKA DENGAN INI DIBERITAHUKAN KEPADA SELURUH MASYARAKAT ACEH SEBAGAI BERIKUT:
1. Mencabut Maklumat Bersama Forkopimda Aceh tentang Penerapan Jam Malam Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Aceh tanggal 29 Maret 2020.
2. Untuk penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di seluruh Aceh, secara administratif Gubernur/Bupati/Walikota dapat mengusulkan kepada Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
3. Melanjutkan percepatan penanganan Covid-19, seperti tinggal di rumah, ibadah di rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah, dan juga menghindari pusat keramaian, fasilitas umum, termasuk aktifitas keagamaan yang melibatkan orang banyak.
4. Pengelolaan kegiatan ekonomi wajib menerapkan kaidah-kaidah menjaga jarak antar sesama (physical distancing).
5. Maklumat ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.
Seperti diketahui, pemberlakuan jam malam di Aceh sejak 29 Maret lalu menuai pro dan kontra. Rencana awal, jam malam diberlakukan selama dua bulan hingga 29 Mei mendatang.
Ombudsman Aceh menilai penerapan jam malam dapat menimbulkan nostalgia traumatik masa konflik dulu.
"Masa lalu di Aceh jam malam diberlakukan dalam darurat sipil, yang kemudian meningkat menjadi darurat militer karena keadaan bahaya menghadapi GAM. Tetapi sekarang, kan situasinya beda. Yang kita hadapi bukan pemberontakan, tetapi pandemik Corona yang mendunia," kata Kepala Ombudsman Perwakilan Aceh Taqwaddin dalam keterangan kepada wartawan, Kamis (2/4).
(agse/isa)
