Niat Yasonna Bebaskan Napi Korupsi Dipertanyakan

Pasti Liberti Mappapa - detikNews
Kamis, 02 Apr 2020 18:45 WIB
Gambar ilustrasi penjara (Reuters / Dario Pignatelli)
Foto: Ilustrasi penjara (REUTERS/Dario Pignatelli)
Jakarta -

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) merencanakan membebaskan 30 ribu narapidana untuk mengurangi kepadatan di dalam penjara sebagai upaya mencegah penyebaran virus Corona di dalam penjara. Sampai hari ini sudah ada belasan ribu narapidana yang telah dilepaskan.

Keputusan itu merujuk pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK/01.04.04 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.

Hanya saja sejumlah tahanan tak bisa begitu saja mengikuti program asimilasi atau dibebaskan lewat program integrasi, karena terganjal ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.


Aturan itu memang menyebutkan, narapidana tindak pidana khusus, seperti korupsi, narkotika, dan terorisme harus memenuhi persyaratan tambahan seperti bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.

Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR secara virtual, Rabu, (1/4/2020) Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly mengusulkan revisi aturan tersebut. "Perkiraan kami bagaimana merevisi PP 99 Tahun 2012 tentu dengan kriteria ketat sementara ini," katanya.

Selanjutnya
Halaman
1 2