.webp)
"Pemerintah seharusnya hadir memberikan arahan, kemudahan, fasilitas darurat, dan pelayanan ekstra bagi permukiman padat di berbagai kota yang dituntut untuk melakukan jaga jarak physical distancing," ujarnya.
Selain itu, pemerintah dituntut hadir untuk memastikan kebutuhan obat, vitamin, masker, hand sanitizer yang mulai langka di masyarakat terutama bagi masyarakat kelas bawah. Serta memastikan stok pangan tersedia bagi masyarakat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pemerintah wajib mengambil langkah nyata untuk memastikan ketersediaan stok pangan dan bantuan lainnya untuk kebutuhan hidup harian, dan mempercepat persiapan dan penyediaan bantuan sosial dan jaring pengaman sosial, dan memastikan semua langkah tersebut dilakukan secara transparan dan bekerja sama secara efektif dengan pemerintah daerah demi optimalisasi langkah," ujarnya.
Masyarakat juga sudah melakukan aksi solidaritas untuk memberikan donasi bagi masyarakat ekonomi kelas bawah. Selain itu, aksi swadaya membuat cairan antiseptik, masker untuk dibagikan dan memproduksi alat pelindung diri bagi pekerja kesehatan juga sudah dilakukan warga secara swadaya.
"Inisiatif dan langkah dari warga untuk saling membantu dan bersolidaritas adalah hal positif dan baik. Namun, di sisi lain, inisiatif dan langkah tersebut juga adalah tindakan korektif dari warga serta masyarakat atas gagalnya otoritas negara dalam penanganan COVID-19," tutur Haris.
Selain itu dia menuntut agar pemerintah mengambil langkah cepat dan transparan terkait kebijakan apa yang akan dilakukan. Ia menuntut agar masyarakat memperoleh informasi secara terbuka.
"Negara harus mengumumkan secara gamblang, aksesibel, dan akuntabel tentang seluruh rencana penanggulangan Covid-19 kepada warga. Warga berhak tahu bagaimana Negara akan membawa kita semua keluar dari krisis ini, apa yang akan kita lalui ke depan, berapa lama, dan apa saja dampaknya bagi warga. Keterbukaan informasi itu dapat menumbuhkan dan menjaga kepercayaan masyarakat kepada Negara," sambungnya.
(yld/aud)
