Kejaksaan Agung RI (Kejagung) mengembalikan berkas penyelidikan terkait dugaan pelanggaran HAM berat di Paniai, Papua, ke Komnas HAM. Kejagung menilai berkas yang diajukan Komnas HAM belum lengkap untuk masuk tahap penyidikan.
"Berkas hasil penyelidikan Komnas HAM dikembalikan karena berdasarkan penelitian tim jaksa penyelidik pada Direktorat HAM Berat Jampidsus, berkas penyelidikan tersebut belum memenuhi kelengkapan atau syarat-syarat suatu peristiwa dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan pelanggaran HAM Berat, baik pada syarat-syarat formil maupun pada syarat-syarat materiil," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Hari Setiyono, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (20/3/2020).
Hari mengatakan unsur sangkaan yang dimuat tidak cukup signifikan untuk masuk dalam tahap pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam hal ini, Komnas HAM gagal dalam unsur kelengkapan materill.
"Kekurangan yang cukup signifikan ada pada kelengkapan materiil karena belum terpenuhinya seluruh unsur pasal yang akan disangkakan yaitu pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (pengadilan HAM)," ujarnya.
Kendati demikian, Kejagung memberikan tenggang waktu kepada Komnas HAM untuk memperbaiki selama kurun 30 hari. Hari menyebut Jaksa Agung telah mengirimkan petunjuk untuk memenuhi kekurangan dalam pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
"Petunjuk untuk memenuhi kekurangan atas berkas hasil penyelidikan pelanggaran HAM Berat Peristiwa Paniai Provinsi Papua sudah disampaikan oleh tim penyidik dalam surat yang ditanda-tangani oleh Jaksa Agung RI pada tanggal 13 Maret 2020 dan sesuai ketentuan pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Komnas HAM mempunyai waktu 30 (tigapuluh) hari," katanya.
