Dishub DKI Sebut Ada Potensi Pelanggaran Hukum Jika Lelang ERP Dilanjut

Arief Ikhsanudin - detikNews
Rabu, 04 Mar 2020 21:22 WIB
Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo
Foto: Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo (Lisye/detikcom)
Jakarta -

Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menyebut ada potensi pelanggaran hukum jika lelang jalan berbayar atau Elektronik Road Pricing (ERP) dilanjut. Hal itu, telah dikonsultasikan dengan pihak Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Kami sekarang ini dalam tahap penyusunan dokumen (lelang baru) sesuai dengan rekomendasi LKPP untuk adanya perbaikan juga rekomendasi Jamdatun (Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara)," ucap Kadishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo, saat dihubungi, Rabu (4/3/2020).

Menurut Syafrin, saat lelang lama terjadi post bidding atau tindakan mengubah, menambah, mengganti dan/atau mengurangi dokumen pengadaan dan/atau dokumen penawaran setelah batas akhir pemasukan penawaran.

"Sesuai proses lelang, itu kan post bidding, jadi yang namanya lelang post bidding itu otomatis batal. Dalam proses lelang ada beberapa kriteria yang sudah ditetapkan dalam Pepres tentang barang jasa atau Perkap LKPP itu beberapa yang tidak dipedomani sehingga itu post bidding," kata Syafrin.

Menurut Syafrin, jika lelang tetap dilanjut, maka akan ada konsekuensi hukum. Sehingga, lebih baik lelang dihentikan dan dilakukan lelang baru.

"Jadi, jika ini diteruskan, tentu ada konsekuensi hukum di dalamnya. Hukumnya pidana. Makanya kan lelang itu setelah kami minta legal opinion dari Kejagung disarankan untuk dibatalkan. Karena ada konsekuensi hukum di sana," ucap Syafrin.

Selanjutnya
Halaman
1 2