DPRD Kota Makassar menerima audiensi dari Asosiasi Usaha Hiburan Malam (AUHM) terkait maraknya razia yang dilakukan Pemkot Makassar. Rapat sempat diwarnai keributan saat peraturan daerah (Perda) terkait minuman beralkohol disebut cacat hukum.
Awalnya Ketua AUHM Zulkarnain Ali Naru bertanya ke jajaran Pemkot Makassar terkait Perda Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Menurutnya, pasal yang mengatur radius penjualan minuman beralkohol di Perda tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag).
"Tau ki Pak hierarki perundang-undangan, dipahami ji, tau ki Pak hierarki perundang-undangan? Mana lebih tinggi Pak? Perda atau Perpres? Mana lebih tinggi Pak?," tanya Zulkarnain ke jajaran Pemkot dalam Rapat Dengar Pendapat di DPRD Kota Makassar, Jalan A.P Pettarani, Kamis (20/2/2020).
"Kita (kalian Pemkot Makassar) bilang itu banyak menyalahi, sekarang saya mau tanya ki Pak, hierarki perundang-undangan Perpres dan Permendag menjelaskan bahwa hanya ada 3 tempat yang boleh menjual miras, (itu) hotel, bar, restoran. Perda di bawah itu tidak boleh menyalahi ketentuan lebih tinggi, Perda Nomor 4 batal Pak," kata Zulkarnain lagi.
Zulkarnain mengatakan pihaknya sudah langsung melayangkan protes atas disahkannya Perda tersebut ke Kementerian Dalam Negeri. Namun menurutnya permintaan AUHM untuk membatalkan Perda terkait minuman beralkohol itu tertahan di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
"Terbitnya Perda Nomor 4, baru 1 minggu disahkan DPRD saya yang pertama protes, saya yang pertama protes Perda Nomor 4, karena ini Perda menyalahi, cacat hukum, cacat hukum ini Perda, Pak," tegasnya.
Simak Video "Razia Hiburan Malam di Makassar Ricuh, 3 Pengunjung Wanita Ngamuk"
