Komisi III DPR tak setuju dengan usul Menko Polhukam Mahfud Md agar polisi melakukan pendekatan keadilan restoratif dan tidak melulu menerapkan pasal di KUHP dalam penanganan kasus. Kasus kecil seperti yang dicontohkan Mahfud dinilai sebaiknya memiliki langkah penyelesaian lain yang bisa ditempuh.
"Saya sangat tidak setuju. Wajib dasar hukum KUHP. Kasus kecil seyogianya bisa dibicarakan di antara kedua belah pihak agar tidak sampai ke meja hijau," kata Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni kepada wartawan, Kamis (20/2/2020).
Sahroni juga mengomentari usulan Mahfud agar polsek tidak perlu melakukan penyelidikan dan penyidikan. Menurutnya, Mahfud tidak melihat bahwa polisi berkarier dari tingkat paling bawah.
"Profesor Mahfud tidak melihat bahwa polisi sampai tingkat kelurahan dalam pelayanan masyarakat, dan polisi juga berkarier dari tingkat bawah. Maka itu wacana profesor saya sangat tidak setuju," ujarnya.
Baca juga: Silang Pendapat Salah Ketik Omnibus Law |
Simak juga video Mahfud Pastikan Publik Berhak Tahu Isi Draf Omnibus Law:
