Wantannas Setuju Jokowi Tolak Pemulangan ISIS Eks WNI: Sulit Deradikalisasi

Pimpinan Setjen Wantannas Laksdya TNI Achmad Djamaludin (Lukman Nurhadi Arunanta/detikcom)

Jakarta -

Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) sepakat dengan keputusan pemerintah tidak akan memulangkan ISIS eks WNI ke Indonesia. Pemulangan mereka dinilai membahayakan keamanan nasional.

"Kalau kita bilang WNI, mereka sudah tidak WNI, karena dengan sadar pergi ke sana untuk jadi tentara pihak lain itu secara otomatis kehilangan kewarganegaraan. Apabila mereka ke sini, masalah radikalisme ada dalam hati, keyakinan, doktrin yang akan sangat sulit untuk bisa berubah dalam waktu singkat," kata Pimpinan Setjen Wantannas Laksdya TNI Achmad Djamaludin dalam acara pelatihan ESQ di Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2020).

"Dikhawatirkan, dengan kondisi bangsa kita yang, dalam tanda petik, 'edukasi agak rendah', kemudian pemahaman rendah, ini jadi bahaya terkait keamanan nasional. Sementara ini tepat untuk tidak dipulangkan," imbuhnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Baca juga: Jokowi Pakai Istilah ISIS Eks WNI

Djamaludin mengatakan semua pihak, termasuk TNI/Polri hingga BIN, terus mengantisipasi untuk menutup jalur masuk eks ISIS ke Indonesia. Ia juga menegaskan kepentingan nasional tidak boleh dikalahkan dengan dalih hak asasi manusia (HAM).

"Risikonya keberatan terkait kemanusiaan. Kita tidak bisa membicarakan HAM. Tidak boleh kepentingan nasional lebih dikalahkan HAM. Maka dari itu, dari sisi kemanusiaannya juga harus diperhatikan, pemerintah dalam tanda petik masih dipikirkan masalah anak-anak dan istrinya yang belum tentu terpapar radikalisme," jelasnya.

Menurut Djamaludin, tidak mudah menangkal paham radikalisme. Bahkan Djamaludin menyebut mereka yang sudah pernah menjalani program deradikalisasi bisa kembali ke luar negeri dan melakukan aksi terorisme.

"Tidak mudah menangkal itu, kita negara terbuka, sangat memungkinkan untuk itu. Makanya harus memiliki program-program tertentu," ujarnya.

Video Jokowi Tegaskan ISIS Eks WNI Tak Akan Pulang ke Indonesia! :

[Gambas:Video 20detik]

Lebih lanjut, Djamaludin mengatakan saat ini pemerintah tegas untuk tidak memulangkan ISIS eks WNI tersebut. Namun, menurutnya, tetap akan dilakukan screening lebih lanjut kepada mereka.

"Secara umum setop, tidak akan dipulangkan. Tapi nanti kalau ada perkembangan kan dari 680 sekian akan di-screening yang memungkinkan. Tapi keputusannya mereka tidak boleh masuk. Tidak mudah kan di video anak-anak kecil sudah berlatih seperti itu, apakah tidak terpapar," ungkap Djamaludin.

"Akan sulit deradikalisasi. Yang sudah pernah deradikalisasi dua tahun di sini, menyatakan setia pada pemerintah, ternyata ke luar negeri juga ngebom juga. Jadi tidak mudah, ini soal doktrin dan keyakinan, yang tidak mudah hilang," lanjut dia.

Sebelumnya, pemerintah memutuskan tidak memulangkan WNI eks ISIS ataupun yang terlibat jaringan teroris lainnya di luar negeri. Hal ini didasari keputusan rapat dengan Presiden Jokowi di Istana.

"Pemerintah tidak ada rencana memulangkan teroris. Tidak akan memulangkan FTF (foreign terrorist fighter) ke Indonesia," kata Menko Polhukam Mahfud Md di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/2).

Dari hasil rapat, pemerintah tidak akan memulangkan WNI yang terlibat jaringan teroris. Pemerintah tidak ingin mereka menjadi 'virus' bagi warga Indonesia.

"Keputusan rapat tadi pemerintah dan negara harus memberi rasa aman dari teroris dan virus-virus baru, terhadap 267 juta rakyat Indonesia karena kalau FTF pulang itu bisa menjadi virus baru yang membuat rakyat yang 267 juta merasa tidak aman," ujarnya.

Halaman 1 2

Selanjutnya