Ada 12 jabatan wakil menteri (wamen) di Kabinet Indonesia Maju. Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga masih menyiapkan beberapa kursi wamen untuk Kemendikbud hingga Kantor Staf Kepresidenan (KSP). Hal ini mengundang pertanyaan Mahkamah Konstitusi (MK) soal efisiensi anggaran.
"Pemohon menyatakan dengan ditambahnya jumlah wakil menteri, itu akan menyediakan fasilitas khusus dari negara yang itu akan menyebabkan pembiayaan dari APBN terkait rumah dinas, kendaraan dinas, biaya operasional, gaji, tunjangan jabatan, sekretaris, ajudan, staf pembantu, sopir, dan lain-lain. Ini tolong nanti ditambahkan jawabannya," kata Wahiduddin.
Pertanyaan itu dilontarkan oleh hakim konstitusi Wahiduddin Adams dalam sidang di MK yang dikutip detikcom dari risalah sidang, Selasa (11/2/2020). Poin pertanyaan itu disampaikan kepada pemerintah yang diwakili Direktur Litigasi Peraturan Perundangan-Undangan Kemenkum HAM Ardiansyah.
"Bagaimana kedudukan keuangan menteri itu, wakil menteri itu, ya? Pada waktu Perpres Nomor 60 Tahun 2012, kemudian diubah dengan Perpres Nomor 134. Yang diubah itu kan, Pasal 8-nya, pada waktu itu wakil menteri itu disebutkan tegas tidak mendapat pensiun. Tapi ketika tahun 2014 ya, menjelang wamen-wamennya pensiun, diubah ketentuan Pasal 8, menyatakan dia dapat pensiun. Lalu kedudukan keuangannya digambarkan oleh Peraturan Menteri Keuangan, ini oleh Pemohon ini disebutkan. Nah, ini coba dijawab!" Wahiduddin menegaskan.
Tonton juga Tok! MK Larang Leasing Tarik Kendaraan Sepihak :
