Jakarta -
Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal angkat bicara soal daerahnya yang dijadikan tempat observasi warga negara Indonesia (WNI) dari Wuhan, China. Hamid buka-bukaan mulai dari demo penolakan warganya hingga meminta kompensasi.
Penjelasan itu disampaikan Hamid di Kompleks DPR/MPR, Senayan, Jakarta, pada Selasa 3 Februari 2020.
Hamid mengaku baru mengetahui informasi daerahnya dijadikan tempat observasi sehari sebelum WNi dari Wuhan tiba di Natuna. Demo warganya yang menolak kehadiran WNI dari Wuhan juga dilakukan spontan karena rasa was-was dan tidak ada kaitan dengan politik.
Namun, kata Hamid, setelah adanya komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah, akhirnya warga dapat mengerti.
Hamid bahkan menyampaikan permintaan kompensasi kepada pemerintah pusat.
Berikut poin-poin yang disampaikan Bupati Hamid:
Tahu dari Media
Hamid mengaku baru mengetahui daerahnya dijadikan tempat observasi sehari sebelum WNI dari Wuhan, China, tiba di Natuna. Hamid mengetahui informasi tersebut dari media.
"Sebelumnya belum ada (pemberitahuan dari pemerintah pusat). Kita terus terang saja, belum ada. Kami memang dapat berita itu semuanya hari Sabtu (1/2) dari media elektronik dan dari staf saya," ujar Hamid di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2020).
Hamid pagi tadi bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud Md di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta. Dia menyebut Mahfud sudah menjelaskan alasan Natuna dijadikan tempat observasi WNI dari Wuhan.
Hamid mengaku juga mendapat informasi bahwa observasi WNI dari Wuhan akan dilakukan di Natuna dari Sekda yang mengikuti rapat bersama Menteri Luar Negeri, Menteri Kesehatan, dan Panglima TNI di Bandara Halim Perdanakusuma. Namun, itu setelah dia mengetahui informasi dari media.
'Orang Kampung' Was-was
Hamid menilai sosialisasi terkait wabah virus Corona dipandang kurang terhadap pemerintah daerah dan masyarakat setempat.
"Biasa, yang namanya orang kampung, belum pernah ada yang begitu, jadi merasa waswas," kata Hamid di kantor Kemenko Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2020).
Hamid mengatakan masyarakat menerima informasi terkait wabah virus Corona tersebut hanya dari televisi. Menurutnya, pemerintah pusat terlambat memberikan sosialisasi sehingga warganya cemas."Ini kita lihat di TV, masyarakat lihat di TV, dan mendadak. Artinya mendadak itu belum sempat kita mensosialisasikan, jadi sedikit ada kecemasan," katanya.
'Jarak 2 Km Aman'
Hamid mengungkapkan warganya kini sudah mulai tenang.
"Sekarang nampaknya sudah mulai mengerti tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Jadi sudah mulai tenanglah," kata Hamid di kantor Kemenko Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2020).
Hamid mengatakan kecemasan warga Natuna terhadap WNI dari Wuhan lantaran belum adanya sosialisasi kepada warga terkait wabah virus Corona. Namun, setelah adanya komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah, akhirnya warga dapat mengerti. "Jadi sebenarnya itu kan kalau berdekatan, kalau 2 km saya kira masih amanlah," katanya.
Hamid menuturkan kecemasan warga tersebut menyebabkan aktivitas belajar-mengajar sempat dihentikan. Kini, kata dia, sekolah sudah aktif kembali.
Demo Spontan
Hamid menekankan penolakan warganya terkait kedatangan WNI dari Wuhan, China, tidak ada urusan politik di balik gerakan masyarakat.
Hamid awalnya mengungkapkan penyebab warga Natuna menolak kedatangan WNI dari Wuhan. Dia menyebut penolakan timbul karena informasi yang simpang siur.
"Sehingga secara spontan masyarakat ini mendatangi kami, pemerintah daerah, mendatangi DPRD (DPRD Natuna). DPRD juga tahunya setelah didatangi masyarakat, ini ada apa, oh ini begini, begini, begini informasinya, itu dia," kata Hamid,
Setelah itu, barulah Hamid menyinggung perihal pilkada. Dia menegaskan tidak mengikuti Pilkada Natuna yang akan digelar tahun 2020 ini. "Dan kita sekarang kan masalah virus corona itu. Kemarin itu sudah mulai bias. Ini saya berpikir, ini apa karena ada pilkada tahun ini. Dan saya tidak ikut," ucap Hamid.
Kompensasi Bangunkan RS
Hamid meminta kompensasi kepada pemerintah pusat karena daerah yang dipimpinnya dijadikan tempat observasi.
"Betul (kami meminta kompensasi). Yang jelas kami minta nanti dibangun rumah sakit yang lebih lengkap," kata Hamid di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2020).
Untuk sementara, selama WNI dari Wuhan diobservasi, Hamid meminta pemerintah pusat memberikan bantuan sarana dan prasarana untuk rumah sakit yang ada di Natuna. Dia menyebut perihal kompensasi itu sudah dibicarakan ke Menteri Kesehatan.
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini