.webp)
Pemerintah berencana memulangkan warga negara Indonesia (WNI) eks ISIS di Suriah. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyatakan rencana pemulangan Foreign Terrorist Fighter (FTF) tersebut masih dibahas bersama pihak-pihak terkait
"Kami sudah menerima informasi kalau ada sekitar 600 lebih FTF Indonesia yang ada di Suriah. Kebanyakan memang adalah perempuan dan anak-anak. Saat ini hal itu masih dibahas di Kemenko Polhukam bersama Kementerian dan Lembaga terkait lainnya untuk langkah tindak lanjut ke depannya," kata Kepala BNPT Komjen Suhardi Alius dalam keterangan pers yang diterima detikcom, Senin (3/2/2020).
Komjen Suhardi menyampaikan hal tersebut saat menjadi pembicara dalam acara "Regional Expert Meeting on Comprehensive and Tailored Strategies for the Prosecution, Rehabilitation, and Reintegration of Persons Allegedly Associated with Terrorists Groups" di The Grove Suite, Jakarta. Dia berharap acara ini menjadi salah satu peluang bagi Indonesia untuk saling bertukar informasi dan bisa memberikan solusi bagi masing-masing negara lainnya.
Suhardi mengatakan Indonesia sebenarnya telah memiliki mekanisme screening untuk FTF yang akan masuk ke Indonesia tersebut. Dia mengatakan salah satu yang dibahas terkait pemulangan WNI eks ISIS ini ialah telah berlakunya UU Antiterorisme yang baru.
"Contohnya seperti yang sudah kita pulangkan tahun 2017 dulu, sebelum adanya UU terorisme yang baru. Ketika kembali, mereka diikutkan program deradikalisasi dan ada juga yang diproses untuk masuk sel. Nah ke depan kita lihat bagaimana dengan adanya UU terorisme baru ini. Itu yang sedang kita diskusikan saat ini," ujar mantan Kapolda Jawa Barat itu.
Suhardi mengatakan saat ini sudah ada beberapa negara yang telah memulangkan warganya dari Suriah. Dan hal ini tentu bisa menjadi bahan pelajaran bagi Indonesia sebelum keluarnya keputusan itu.
"Jerman sudah memulangkan 100 orang lebih, Malaysia sudah 7 orang, Australia ada 9 orang dan sebagainya. Nah yang punya pengalaman itu hadir hari ini sehingga kita bisa saling sharing dan tukar pengalaman mengenai hal tersebut," tutur mantan Kabareskrim Polri ini.
Sebelumnya, Polri mengatakan sudah mendapat informasi dari Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi soal rencana pemulangan 600 warga negara Indonesia (WNI) eks ISIS di Timur Tengah. Polri akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan keberadaan para WNI itu.
"Sebagaimana diinformasikan Menteri Agama (Fachrul Razi), ada 3 poin penting terkait itu, pertama kita masih koordinasi dengan pemerintah dimana warga negara eks ISIS ini berasal, maksudnya yang masih di negara Syria, Turki, dan Irak. Kita masih koordinasi," kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Asep Adi Saputra di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Senin (3/2).
Asep menyebut pihaknya juga akan melakukan profiling dan verifikasi. Langkah itu untuk memastikan kewarganegaraan 600 orang eks ISIS tersebut. Kajian strategis juga sedang dilakukan oleh Kemlu, Kemenag, Kemensos, BIN, Polri, dan BNPT. Kajian itu juga untuk memastikan kadar pengaruh ISIS 600 orang tersebut. Selain itu, BNPT dan Densus punya program deradikalisasi.
"Iya informasinya memang 600 orang, langkahnya tentu diverifikasi dan profiling dulu bener nggak WNI, harus jelas track record-nya, masih ada proses itu memastikan sambil lihat sikap pemerintah dari sana," ujarnya.
Sebanyak 600 WNI eks ISIS yang akan dipulangkan tersebut berstatus sebagai pengungsi. Sementara itu, berdasarkan informasi Polri, 47 WNI eks ISIS lain juga ada yang berstatus tahanan.
