.webp)
Selain itu, Badiul menilai perlu ada evaluasi besar dilakukan Jokowi terhadap Yasonna. Bila perlu, Badiul mendorong Jokowi melakukan reshuffle.
"Meskipun baru menjelang 100 hari pasca-dilantik, tapi ini perlu dilakukan evaluasi secara serius karena saya kira menteri Pak Yasonna ini beberapa kali melakukan blunder terhadap posisinya beliau baik di periode pertama maupun baru di awal periode kedua ini saja sudah blunder," sebut Badiul.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Nah ini saya kira perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja menteri terutama di 100 hari ini. Kalau memang perlu reshuffle, di-reshuffle saja sekalian," katanya.
Sebelumnya, kehadiran Menkum HAM Yasonna Laoly di konferensi pers PDIP terkait kasus OTT terhadap komisioner KPU Wahyu Setiawan pada Rabu malam (15/1) menuai kritik. Apa kata Yasonna menanggapi kritik itu?
"Itu biasa, kalau tidak ada kritik mana bisa," ujar Yasonna di Hotel Royal Ambarrukmo, Jalan Laksda Adisucipto No 81, Ambarukmo, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Jumat (17/1).
Dia menegaskan, saat datang dalam konferensi pers itu, ia bukan sebagai menteri, melainkan sebagai salah seorang pimpinan di partai. Hal itu dibuktikan dengan saat kedatangannya dia menggunakan pakaian partai.
"Saya kan ini pakaian saya pakaian partai waktu itu. Saya meninggalkan pekerjaan saya sebagai Menkum HAM, itu kan sebagai Ketua DPP bidang Hukum dan Perundang-undangan," bebernya.
Dia memastikan tidak ada intervensi terhadap penanganan hukum terhadap kasus OTT komisioner KPU itu.
"Tidak, tidak dong. Mana bisa saya intervensi, saya kan tidak punya kewenangan, kecuali saya komisioner KPK, bolehlah," ungkapnya.
(rfs/idn)
