Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi melaporkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly atas dugaan obstruction of justice atau merintangi dan menghalangi penyidikan terkait tersangka KPK, Harun Masiku. Koalisi itu menilai motif konflik kepentingan Yasonna dalam kasus Harun sangat terasa.
"Karena ini kan konteks kasusnya terkait dengan seseorang yang bepergian ke luar negeri yang mana itu otoritas dari Kementerian Hukum dan HAM. Jadi terasa sekali nuansa konflik kepentingan dari Yasonna dalam perkara ini sehingga karena ini sudah menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat. Dan dia juga berkata bohong ke publik, mengatakan tidak tahu Harun Masiku ternyata Harun sudah di Indonesia," kata anggota Koalisi, Kurnia Ramadhana, di gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (23/1/2020).
Kurnia pun menduga adanya instruksi dari Yasonna kepada Ditjen Imigrasi terkait informasi perlintasan Harun Masiku. Sebab, menurut dia, ada kejanggalan-kejanggalan dalam penanganan tersebut.
"Kita patut menduga hal-hal itu (instruksi Yasonna terkait pelarian Harun) bisa terjadi karena alasan yang diungkapkan Menkum HAM maupun Dirjen Imigrasi itu tidak cukup bisa membenarkan dalil mereka. Logika sederhana ya tadi mereka bisa cek CCTV di kedatangan internasional, itu juga tidak dilakukan oleh mereka," ujarnya. Kurnia menjawab pertanyaan wartawan terkait dugaan adanya instruksi Yasonna kepada Imigrasi terkait keberadaan Harun Masiku.
Simak Video "Yasonna Laoly Minta Maaf ke Warga Tanjung Priok soal Pidato 'Kriminal'"
