Mendagri Tito kemudian buka suara soal wewenang tersebut dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (22/1/2020). Tito dicecar soal draf omnibus law tersebut oleh anggota Komisi II DPR dari Fraksi Gerindra, Sodik Mujahid.
"Saya ditanya soal RUU Cipta Lapangan kerja, Mendagri bisa memecat gubernur, bupati dan sebagainya. Saya katakan gubernur dan bupati itu jabatan politik, bukan tenaga kerja biasa. Tidak bisa dipecat oleh atasan, tetapi harus oleh DPRD dan lain-lain," kata Sodik.
Dia juga mempertanyakan apakah ada pihak dari Kemendagri yang masuk ke dalam panitia kerja (panja) terkait Omnibus Law.
"Sehingga ada pasal yang berbunyi seperti itu. Mendagri bisa memecat gubernur, gubernur bisa memecat bupati dan seterusnya. Apakah ada pihak pemerintah yang masuk dalam panja tersebut?" sambungnya.
Merespons hal itu, Tito memastikan belum ada pasal menyangkut wewenang Mendagri bisa memecat gubernur. Apabila benar ada pasal tersebut, Tito akan menurunkannya dari draf omnibus law.
"Pertama, saya mau koreksi di dalam RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, saya sudah cek belum ada pasal mengenai pemberhentian kepala daerah oleh Mendagri atau Presiden. Kalaupun ada, tidak akan kita... saya sebagai Mendagri meminta itu didrop (diturunkan)," kata Tito.
