Wiranto Lapor Kerja Wantimpres ke Jokowi, Tak Ingin Beri Nasihat Duplikasi

Foto: Ketua Wantimpres, Wiranto (Vino/detikcom)

Jakarta - Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Wiranto, bersama jajaran menghadap Presiden Joko Widodo. Wiranto melaporkan kerja Wantimpres yang sudah dilakukan selama kurang lebih satu bulan.

"Kami memang melaporkan selama 1 bulan 1 minggu itu apa yang kami lakukan. Pasti dalam suatu organisasi apalagi Wantimpres Dewan Pertimbangan Presiden yang tugasnya memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden maka kami tentu melakukan konsolidasi organisasi dulu. Di mana sih posisi kami dalam satu konstelasi organisasi negara ini di mana," kata Wiranto setelah bertemu Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2020).

Wiranto ditemani sejumlah anggota Wantimpres di antaranya Sidharto Danusubroto, Arifin Panigoro, Agung Laksono, Putri Kuswisnu Wardani, M Mardiono hingga Habib Luthfi bin Yahya. Namun Wiranto enggan menjelaskan nasihat apa yang disampaikannya kepada Presiden Jokowi.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi begini kalau apa yang dibicarakan tadi undang-undang nggak mengizinkan ya. Undang-undang mengizinkan bahwa apa yang dibincangkan dengan Presiden itu Wantimpres tidak bisa untuk menjelaskan ke publik. Itu undang-undang ya," ujar dia.

Wiranto menegaskan peran Wantimpres harus berbeda dengan instrumen lain yang dimiliki Presiden Jokowi. Wiranto ingin nasihat dan pertimbangan yang disampaikannya tidak duplikasi dan tumpang tindih.

"Yang pasti kami tidak ingin nasihat dan pertimbangan kami kepada presiden itu duplikasi, tumpang tindih dengan instrumen lain yang dimiliki presiden apakah kementerian, lembaga Mabes TNI, BIN, kemudian staf ahli beliau. Saya kira nggak bisa kalau kami hanya sama dengan para menteri, kepala lembaga maka kami tidak bisa memerankan itu dengan baik maka kami sudah melaporkan Presiden 'Pak yang kami lakukan tentu akan berbeda dengan apa yang Bapak terima masukan dari kementerian dan lembaga maupun badan-badan lain yang membantu beliau," ujar dia.

Mantan Menko Polhukam itu ingin memberikan masukan yang belum sempat terpikirkan oleh Jokowi. Wiranto ingin mendukung Jokowi untuk mengejar ketertinggalan dari negara lain.

"Presiden kan ingin kita tidak boleh dia berjalan limier, nggak boleh berjalan alon-alon asal kelakon tapi ada lompatan-lompatan sehingga negara ini atau rakyat Indonesia bisa ada akselerasi, sejajar dengan negara maju sehingga beliau juga sudah mencanangkan adanya penguatan SDM ya kemudian juga memperbaiki hal-hal yang menyangkut teknologi, 4.0 dan sebagainya," ujar dia.

Salah satu yang disinggung dalam pertemuan adalah bagaimana menyelesaikan persoalan birokrasi. Selain itu, pertemuan juga membahas mengenai masalah-masalah terkini yang sedang ramai dibahas masyarakat

"Kalau bicara teknis ya barangkali kami juga ingin menemukan sumbatan-sumbatan birokrasi sehingga kebijakan presiden tidak terealisasi di lapangan. Kami juga akan mencoba mencari masalah-masalah aktual terkini yang ada hubungannya dengan kebijakan Presiden itu apa, sehingga dari temuan-temuan tadi itu kami bisa menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Presiden," ujar dia.

"Kami juga mempunyai kewajiban untuk menjelaskan ke berbagai kalangan kebijakan yang terdeviasi, kebijakan yang maunya baik tetapi diterima di publik itu sudah ya sudah berbeda sehingga penerimanya jadi negatif. Kami juga tentu punya kewajiban untuk meluruskan itu, meluruskan kebijakan-kebijakan yang diterima salah di kalangan-kalangan itu," tuturnya.

Wiranto lantas mencontohkan kebijakan pemerintah yang keliru dipahami masyarakat antara lain omnibus law dan KPK. Wiranto mengatakan akan mendatangi berbagai elemen masyarakat untuk mendengarkan aspirasi dari mereka.

"Iya pasti-pasti, omnibus law, KPK ya. Kebijakan lainnya dan untuk itulah kami kemudian melakukan langkah-langkah untuk ke melakukan banyak kunjungan. Kami melakukan satu hubungan yang lebih erat dengan berbagai kalangan, untuk apa? Untuk menjemput informasi untuk mendapatkan satu perkembangan-perkembangan yang mutakhir yang terkini yang datang dari masyarakat. Kami harus bisa mendengarkan aspirasi masyarakat mendengarkan aspirasi publik mendengarkan harapan harapan mereka yang tidak tertangkap oleh Presiden," bebernya.