RUU Cipta Lapangan Kerja, Omnibus Law Larang Perda Syariah!

Selain itu, perda dan perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, kebijakan pemerintah pusat dan/atau kesusilaan.

Kebijakan pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berkaitan dengan:
1. pelaksanaan program pembangunan;
2. perizinan dan kemudahan berusaha;
3. pelayanan; dan/atau
4. pembebanan biaya atas pelayanan.

Kebijakan pemerintah pusat adalah kebijakan presiden yang diputuskan dalam sidang kabinet atau rapat terbatas atau pelaksanaan dari instruksi presiden.

Baca juga: Saat Buruh Resah Tolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

Bila perda itu masih bertentangan dengan rambu-rambu di atas, bisa dicabut oleh pemerintah pusat.
Buruh Tolak Omnibus Law, Moeldoko: Mereka Belum Diajak Bicara Substansi

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

[Gambas:Video 20detik]

(asp/aan)