China Maju karena Terapkan Model GBHN yang Kini Pro-Kontra di RI

Alfi Kholisdinuka - detikNews
Senin, 20 Jan 2020 21:10 WIB
Foto: Dok. MPR
Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai jika di Indonesia saat ini tengah ramai pro-kontra rencana MPR RI menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara di China justru sudah menerapkan model serupa sejak 1953.

China merumuskan pembangunan nasional jangka pendek, menengah, dan panjangnya melalui lembaga National Development and Reform Commission/NDRC (Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional). Perencanaan program kerja kementerian serta pemerintah daerah di China, mengacu pada perencanaan yang telah dibuat NDRC sehingga menjamin terwujudnya harmoni pembangunan.


"Tak heran jika dalam Kongres Partai Komunis China ke-19 pada Oktober 2017 lalu, sebagai forum yang menentukan kepemimpinan China serta arah pembangunan China, Presiden China Xi Jinping selama 3 jam lebih berbicara jauh mengenai visi China hingga tahun 2050," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (20/1/2020).

"Tak hanya membahas rencana sosial dan ekonomi, visi China 2050 juga bertekad menjadi super power di sepakbola, ditandai dengan rencana pembentukan 20 ribu pusat pelatihan sepakbola dan 70 ribu lapangan baru, sehingga bisa melahirkan 50 juta pemain sepak bola profesional. Sebuah rencana kerja yang konkret dan terukur, tak mengawang-awang," imbuh Bamsoet.

Melihat berbagai keberhasilan pembangunan di berbagai sektor yang telah dilakukan China melalui model pembangunan semacam Pokok-Pokok Haluan Negara ini, Bamsoet menyambut hangat dukungan Pengurus Pusat Muhammadiyah dan juga Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah (Mahutama).

Atas rencana kerja MPR RI melakukan perubahan terbatas UUD NRI 1945 untuk menghadirkan Haluan Negara ini, MPR RI akan memanfaatkan waktu golden time hingga 2023 untuk menyerap aspirasi dari berbagai kalangan lainnya.

"Selain dukungan menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara, PP Muhammadiyah dan Mahutama juga mengusulkan penguatan kedudukan MPR RI dan menghidupkan kembali Utusan Golongan sebagai Anggota MPR RI," terangnya.

"Seperti apa penerapannya, apakah bisa dilakukan atau tidak, biarkan mewarnai ruang dialektika publik terlebih dahulu sehingga nanti kita bisa menarik benang merah dan mengambil kesimpulan," tambah Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin Indonesia) ini menambahkan, Mahutama juga memberikan usul menarik yang patut dielaborasi lebih jauh. Usul tersebut adalah perlunya pemberlakuan doktrin struktur dasar (basic structure doctrine) dalam konstitusi negara, sebagaimana telah dilakukan di berbagai negara, seperti India, Malaysia, dan Singapura.


"Doktrin struktur dasar menyangkut ketentuan yang tak dapat diubah, baik oleh MPR RI sendiri maupun oleh Mahkamah Konstitusi. Di UUD NRI 1945, kita hanya mempunyai satu ketentuan yang tak bisa diubah, yakni bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana terdapat dalam Pasal 37 ayat 5," jelasnya.

"Sedangkan negara seperti India memiliki 17 doktrin struktur dasar seperti supremasi konstitusi, negara hukum, prinsip pemisahan kekuasaan, perlindungan HAM, hingga sistem pemerintahan parlementer," pungkas Bamsoet. (ega/ega)