Pakar Usul Pemisahan Pemilu Lokal dan Nasional, KPU Soroti Manajemen SDM

Lisye Sri Rahayu - detikNews
Selasa, 14 Jan 2020 12:50 WIB
Komisioner KPU, Viryan Aziz (Dwi Andayani/detikcom)


Viryan berharap aspek manajemen SDM ini menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan undang-undang. Viryan menilai selama ini perhatian lebih difokuskan kepada aspek ilmu politik.

"Nah pertanyaannya apakah kemudian pertimbangan ilmu manajemen SDM diperhatikan dalam penyusunan ini. Untuk ke depan saya pikir perlu. Kan selama ini domainnya lebih banyak pada aspek ilmu politik, wajar karena ini lembaga yang mengurusi politik. Tapi ketika sudah masuk pada aspek manajemen pemilu, prinsip-prinsip manajemen mesti diterapkan," paparnya.

Sebelumnya ahli hukum tata negara dari FH Unand, Khairul Fahmi, menyatakan dampak Pemilu Serentak 2019 sangat besar. Khairul menegaskan agar adanya evaluasi menyeluruh salah satunya adalah pemisahan pemilu lokal dan nasional.


"Setelah melaksanakan Pemilu 2019 dapat diketahui pemilu secara serentak dengan 5 kotak memiliki berbagai persoalan yang cukup serius sehingga membutuhkan evaluasi menyeluruh. Persoalan tersebut tidak hanya terkait manajemen pelaksanaan melainkan juga berhubungan dengan substansi pemilu yaitu kemurnian hak pilih warga negara," ujar Kahirul melalui video teleconference saat sidang di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Senin (13/1).

Hal itu disampaikan dalam sidang gugatan pemilu serentak yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Dengan mengusulkan pemilihan umum lokal dan nasional dipisahkan, dia berharap pemilu terpisah itu dapat meningkatkan penyelenggaraan pemilu.

"Maka desain pemilu anggota DPRD harusnya pula dalam kerangka memperkuat peran DPRD dalam menjalankan otonomi daerah. Yaitu salah satu caranya adalah memperkuat DPRD dengan mendesain penyelenggaraan pemilu anggotanya dengan terpisah dengan pemilu legislatif dan eksekutif nasional," kata Khairul.
Halaman

(lir/jbr)