KPK Ngaku Tak Khawatir Kecolongan Saat Geledah: Kami Sudah Antisipasi

Perihal izin itu sebelumnya disampaikan anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris. Dia mengatakan dari sisi Dewas KPK sudah menunggu pengajuan izin dari pimpinan KPK sedari Kamis (9/1) malam.

"Untuk diketahui publik, KPK baru mengajukan permintaan izin penggeledahan dan penyitaan kasus OTT komisioner KPU kepada Dewas pada sore jelang malam tanggal 10 Januari 2020. Malam (Jumat, 10 Januari 2020) itu juga Dewas memberi izin geledah dan sita kasus komisioner KPU," kata Syamsuddin pada Sabtu (11/1).

"Padahal, Dewas sudah menunggu datangnya permintaan izin geledah dan sita itu sejak Kamis, tanggal 9 Januari 2020. Jumat, tanggal 10 Januari hingga siang, permintaan izin belum ada juga," sambung Syamsuddin.

Baca juga: ICW: UU KPK Baru Memperlambat Kerja KPK, Jokowi Jangan Buang Badan

Ia mengatakan Dewas akan merespons cepat bila KPK mengajukan izin terkait penanganan perkara korupsi. Ia memastikan Dewas tidak akan pernah menghambat pengungkapan kasus korupsi.

"Dewan Pengawas KPK pada prinsipnya tidak akan pernah menghambat pengungkapan kasus korupsi," tutur Syamsuddin.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, yaitu Wahyu Setiawan sebagai komisioner KPU, Agustiani Tio Fridelina sebagai orang kepercayaan Wahyu Setiawan yang juga mantan anggota Badan Pengawas Pemilu, Harun Masiku sebagai calon anggota legislatif (caleg) dari PDIP, serta Saeful sebagai swasta. Wahyu dan Agustiani sebagai penerima suap, sedangkan Harun dan Saeful sebagai pihak pemberi suap.

Pemberian suap untuk Wahyu itu diduga untuk membantu Harun dalam pergantian antarwaktu (PAW) caleg DPR terpilih dari Fraksi PDIP yang meninggal dunia, yaitu Nazarudin Kiemas, pada Maret 2019. Namun, dalam pleno KPU, pengganti Nazarudin adalah caleg lain bernama Riezky Aprilia.
(dhn/dhn)