Dilaporkan ke KPK, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin: Tuhan Tidak Tidur

Jakarta - Wakil Ketua DPR yang juga politikus Partai Golkar Azis Syamsuddin dilaporkan ke KPK karena dituding terlibat dalam kasus korupsi penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Lampung Tengah. Azis merespons laporan itu dan menyebut Tuhan tidak tidur.

"Bismillah, insyaallah Tuhan tidak tidur," kata Azis saat dimintai konfirmasi detikcom, Selasa (7/1/2020).

Baca juga: Azis Syamsuddin Dilaporkan ke KPK, Golkar: Jangan Main Isu, Buktikan Saja

Diketahui, Azis dilaporkan ke KPK oleh massa yang mengatasnamakan Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI). KAKI menuding Azis terlibat dalam kasus korupsi penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Lampung Tengah.

"Dugaan tindak pidana korupsi tersebut terkait dengan penyaluran Dana Alokasi Khusus perubahan 2017 (DAK) untuk Kabupaten Lampung Tengah di mana Azis Syamsuddin selaku Kepala Banggar DPR RI periode 2016-2019 diduga meminta fee terkait pengesahan DAK Kabupaten Lampung Tengah," kata Sekjen KAKI Ahmad Fikri di KPK Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (6/1).



Sementara itu, Plt Jubir KPK Ali Fikri mengatakan setiap laporan dari masyarakat akan diterima oleh Direktorat Pengaduan Masyarakat. Ali menambahkan laporan itu akan ditelaah lebih jauh oleh tim sebelum ditindaklanjuti.

Baca juga: Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin Dilaporkan di Kasus DAK, KPK Telaah Aduan

Rekan separtai Azis, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, pun membela. Doli meminta tudingan kepada Azis itu dibuktikan.

"Saya kira kita jangan bermain isu. Silakan saja kalau... ya ini kan masuk kredibilitas seseorang. Saya kira kalau memang tidak punya bukti yang cukup, lalu hanya mengembangkan isu politik, jangan dikembangkan lah," kata politikus Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tanjung di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (7/1).

"Jadi ya silakan buktikan saja. Misalkan kita punya mekanisme hukum, silakan saja. Tapi saya kira kita harus menganut asas presumption of innocence. Jangan jadi trial by the press. Ya diam-diam saja, silakan menempuh jalur hukum," ujarnya. (azr/knv)