Ma'ruf Amin soal UN Dihapus: Nggak Masalah, tapi Harus Dikaji

Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut harus ada alat ukur mengenai kompetensi siswa bila ujian nasional (UN) dihapus. Ma'ruf meminta penghapusan tersebut harus dikaji dengan baik oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

"(Alat ukur) penting, sebab masih meningkatkan standar-standar yang ada. Itu kelihatan kemampuannya. Nggak masalah ditiadakan, tapi harus dikaji oleh Dikbud," kata Ma'ruf kepada wartawan di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2019).

Ma'ruf menuturkan harus ada alat ukur yang efektif selain UN. Alat ukur tersebut, menurut Ma'ruf, sangat penting untuk mengetahui kualitas pendidikan di tiap daerah.

"Oleh karena itu, saya mengatakan kalau mau mengganti UN harus ada alat ukur yang efektif yang bisa mengukur tingkat standar daripada pendidikan di masing-masing daerah," paparnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sebelumnya, Menteri Pendidikan Nadiem Makarim bakal menerapkan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter sebagai pengganti UN. Ujian itu akan digelar bukan di ujung jenjang sekolah seperti UN selama ini, melainkan di tengah jenjang.

"Yang tadinya di akhir jenjang, kita akan ubah itu di tengah jenjang," kata Nadiem di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (11/12).

Ujian itu akan dilakukan di tengah jenjang, misalnya saat kelas IV SD dan bukan kelas VI SD, kelas VIII SMP dan bukan kelas IX SMP, juga kelas XI SMA bukan kelas XII SMA.

Alasannya, pertama, ujian di tengah jenjang memungkinkan pihak pendidik punya waktu untuk memperbaiki kualitas siswa sebelum lulus dalam suatu jenjang, entah itu lulus SD, lulus SMP, atau lulus SMA. Perbaikan berdasarkan hasil asesmen dan survei tak akan bisa dilakukan bila hasilnya baru diketahui di akhir jenjang pendidikan.

"Alasan pertama adalah, kalau dilakukan di tengah jenjang ini memberikan waktu untuk sekolah dan guru-guru melakukan perbaikan sebelum anak itu lulus jenjang itu," tutur Nadiem.

Halaman 1 2

Selanjutnya