Pemprov DKI Akan Copot TGUPP Rangkap Jabatan, DPRD Minta Gaji Dikembalikan

Sebelumnya, Komisi E DPRD DKI Jakarta menemukan adanya anggota TGUPP yang mengisi jabatan Dewan Pengawas di Dinas Kesehatan (Dinkes). Komisi E menyebut akan segera memanggil dan menyelidiki hal tersebut.

Baca juga: Banggar DPRD DKI Pangkas Anggota TGUPP Anies dari 67 Jadi 50 Orang

"Nah, nanti kita mau selidiki, mau cari fakta hukumnya," ujar Ketua Komisi E DKI Jakarta Iman Satria di DPRD DKI Jakarta, Minggu (8/12).

Menurut Iman, anggota TGUPP tidak diperbolehkan rangkap jabatan. Sebab, TGUPP menerima gaji dari dana APBD.

Menurut saya nggak boleh, karena TGUPP ini dapat dari APBD," kata Iman.

Baca juga: Komisi E DPRD DKI Pertanyakan Anggaran Pembangunan Puskesmas di Kecamatan

Iman menyebut TGUPP saat ini berbeda dengan TGUPP pada masa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Iman mengatakan, di era Ahok, TGUPP digaji melalui kantong pribadi Ahok.

"Kalau zaman Ahok kan dia pakai kantong pribadi, jadi rasional, kalau ini harusnya nggak boleh, saya yakin nggak boleh," tuturnya.
(aik/jbr)