Bahas Amandemen Bareng MPR, Tengku Zul Ungkit Salam Semua Agama-Kasus Ahok

Tengku Zul lalu menyebut soal perekonomian di Indonesia yang masih memihak konglomerat. Dia mengatakan konglomerat 'difasilitasi' aturan yang ada.

"Saya merasa monopoli itu nggak usah bohong, Ada. Satu, konglomerat China diberi hak tanah, konsesi tanah 25 tahun satu juta hektare. Sekarang diperpanjang 35 tahun. Sekarang DPR dan pertanahan membuat UU Pertahanan sampai 90 tahun. Artinya tiga keturunan, cicit udah mati ini belum habis ini. Kami seluruh Riau menolak, Lembaga Adat Riau menolak pemberian konsesi hutan sampai 90 tahun," kata dia.

Baca juga: Istana soal Usul Presiden Dipilih MPR: Jokowi Lahir dari Pilpres Langsung

Dia lalu bicara soal politik. Tengku Zul mengatakan Ijtimak Ulama 2012 di Tasikmalaya memberi rekomendasi karena biata pilkada langsung yang terlalu mahal. Maka direkomendasikan pilkada dikembalikan ke DPRD. Namun, secara pribadi, Tengku Zul mengatakan mendukung pemilihan presiden dilakukan oleh MPR.

"Kalau saya pribadi setuju pemilihan oleh MPR lagi, jadikan lembaga tinggi negara, kembalikan UUD 45 Pasal 1 ayat dua, kedaulatan di tangan rakyat dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Cuman MPR harus dipilih orang yang saleh, bukan orang orang yang bisa disuap," tutur dia.

Dalam kesempatan ini, Tengku Zul juga bicara soal hukum. Menurutnya masih terjadi kepincangan hukum.

"Terakhir, kepincangan hukum. Ini kepincangan hukum yang luar biasa ini. Ada bupati yang nyolong lima triliun, Kota Waringin nggak ditangkap. Terus yang besar China-China ini ke luar negeri nggak bisa dicari. Sementara Nazaruddin udah lari ke Caracas sana ketangkep. Saya nggak anti-China, Saya China asli, lihat mata saya sipit, cuman ketimpangan ini," ucap dia.
(jbr/fjp)