Kaji Sistem Ketatanegaraan, K3 MPR Siap Libatkan Masyarakat-Pakar

Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono menyerahkan palu sidang kepada Taufik Basari sebagai Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) MPR periode 2024-2029. Penyerahan palu sidang menjadi penanda ditetapkannya pimpinan dan anggota K3 MPR RI periode 2024-2029.

Taufik menegaskan pihaknya akan memperdalam kajian-kajian yang berkaitan dengan kepentingan negara dan Masyarakat. Termasuk kasus-kasus aktual yang terjadi belakangan.

Komisi Kajian Ketatanegaraan juga akan memperdalam kajian terkait rekomendasi MPR sebelumnya tentang amandemen UUD NRI 1945.

"Kami akan mengajak serta masyarakat dalam jumlah yang lebih besar, tidak terbatas hanya pada masyarakat kampus dan pakar hukum tatanegara saja. Karena itu kalau ada pertanyaan apakah MPR akan segera melakukan amandemen seperti rekomendasi MPR periode sebelumnya, maka kita masih akan meminta pendapat dan masukan dari Masyarakat banyak, sebelum mengambil keputusan," ujar Taufik dalam keterangannya, Kamis (30/1/2025).

Selain meminta masukan, pendapat dari masyarakat, Taufik mengatakan pihaknya juga akan menjadi jembatan penghubung antara kelembagaan MPR dengan masyarakat luas, termasuk ormas, dunia kampus dan para pakar hukum tata negara.

Komisi Kajian Ketatanegaraan akan selalu berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Badan pengkajian MPR, yang bertugas melakukan kajian ketatanegaraan. Termasuk dalam memilih dan menentukan materi, substansi, kegiatan, pembagian kerja dan strategi yang akan menjadi tugas K3.

"Kami tidak mungkin berjalan sendiri-sendiri, K3 harus bisa menjadi partner yang baik bagi Badan Pengkajian MPR untuk bekerja sama dan memberikan dukungan secara maksimal," pungkas Taufik

Sebagai informasi, penetapan pimpinan dan anggota K3 dilaksanakan pada sidang pleno pertama Komisi Kajian Ketatanegaraan yang berlangsung di Ruang GBHN Gedung Nusantara V Komplek Parlemen Jakarta, Kamis (30/1).