Pemkab Bogor Akan Tutup Lagi 4 Perusahaan Pencemar Sungai Cileungsi

Baca juga: Warga Keluhkan Sungai Cileungsi Tercemar: Baunya Menyengat Masuk Rumah!

Untuk peningkatan resapan air Sungai Cileungsi adalah wewenang Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) KLHK. Lalu untuk pengendalian pencemaran, kata Endah, pihak yang berwenang adalah KLHK, DLH Pemprov Jawa Barat (Jabar), dan DLH Kabupaten Bogor.

Sementara untuk penanganan persampahan fisik di Sungai Cileungsi, sambung Endah, adalah wewenang Kementrian PUPR, DLH Kabupaten Bogor, dan DLH Pemprov Jabar. Lalu untuk penanganan persampahan non fisik, adalah wewenang DLH Kabupaten Bogor, DLH Pemprov Jabar, dan komunitas.

"Untuk penegakan hukum, APH (Aparat Penegak Hukum). Sesuai aturan atau undang-undang (UU) memang begitu (kewenangan pembersihan Sungai Cileungsi berbeda-beda)," ujar dia.

Penanganan Sungai Cileungsi membutuhkan koordinasi dan keterlibatan banyak pihak (Sachril Agustin Berutu/detikcom)

Baca juga: Sungai Cilamaya dan Cileungsi Tercemar, Pemdaprov Jabar Bikin Satgas

Lainnya Endah mengungkapkan, salah satu upaya pembersihan dengan memasang nano bubble tak jadi dilakukan dalam waktu dekat.

"Nano bubble kemarin gagal lelang, sedang proses lelang ulang, jadi mungkin akan mundur pelaksanaannya," pungkas dia.
(jbr/jbr)