Subsidi TransJ-Biaya Rumah DP Rp 0 Dipotong Agar Anggaran DKI Tak Defisit

Jakarta - Pemprov dan DPRD DKI Jakarta memotong sejumlah biaya agar rancangan anggaran DKI 2020 tak defisit. Biaya yang dipotong mulai dari Penyertaan Modal Daerah (PMD) untuk JakPro hingga bantuan keuangan rumah DP Rp 0.

Awalnya Rapat Badan Anggaran DPRD DKI menyepakati nilai pagu rencana KUA-PPAS 2020 adalah Rp 87,95 triliun. Namun, total belanja dan pengeluaran pembayaran Rp 89,342 triliun.

"Tiba-tiba, kita kan masih defisit anggaran Rp 1,385 sekian triliun. Nah kita nyerut dari anggaran kita mana-mana saja yang bisa diinikan (pangkas)," kata Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (28/11/2019).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Subsidi Dipangkas Rp 1,1 T

Salah satu rencana pengeluaran yang dipangkas adalah biaya subsidi. Biaya subsidi dari rencana Rp 6,741 triliun menjadi Rp 5,579 triliun.

"Ternyata pas kita pertemukan antara TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dengan kita Banggar, dia bisa menyerut lagi satu komponen dari biaya subsidi itu Rp 1,1 triliun, akhirnya kita surplus," kata Prasetio.

Simak Video "Polda Metro Ungkap Penipuan Perumahan Syariah, 270 Orang Tertipu"

Subsidi yang dipotong dalam rancangan anggaran adalah subsidi untuk transportasi. Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyebut pemotongan itu hanya sementara.

Hitung-hitungan Dishub DKI, subsidi transportasi yang akan dipotong Rp 1,1 triliun adalah subsidi untuk TransJakarta, sedangkan untuk subsidi MRT dan LRT tidak dipotong. Alasannya, pembayaran subsidi TransJakarta dibayar tiap tiga bulan sekali.

"Untuk PSO (subsidi) TransJakarta memang hitungan awal Rp 4,2 triliun. Dan berdasarkan proyeksi kami, bahwa dengan diambil sekitar Rp 1 triliun, maka sisa anggaran subsidi masih ada sekitar 76 persen," ucap Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo.

Syafrin berharap subsidi bisa penuh 100 persen saat pembahasan APBD Perubahan 2020. Jadi, pembayaran untuk di tiga bulan terakhir tidak terhambat.

"Dan kami harapkan ini bisa menutup PSO kita sampai Oktober. Kita harapkan pada APBD-P 2020 kekurangan Rp 1 triliun itu bisa kita anggarkan pada perubahan 2020 dengan tidak mengurangi SPM yang sudah ditetapkan," kata Syafrin.

Anggaran JakPro

Rencana pengeluaran lain yang dipangkas adalah Penyertaan Modal Daerah (PAD) untuk Jakarta Propertindo (JakPro). Pemotongan ini didasari DPRD DKI Jakarta yang tidak sepakat dengan pembangunan hotel di Taman Ismail Marzuki (TIM).

Pemprov mengajukan Rp 3,106 triliun, tapi DPRD DKI Jakarta menyampaikan usulan Rp 2,706 triliun. DPRD akhirnya sepakat mengurangi anggaran JakPro tersebut.

"Nggak, nggak ada hotel. Dia sudah kita potong Rp 400 miliar. Cuma kita kasih untuk TIM Rp 200 M. Tidak ada boleh hotel. Revitalisasi ya revitalisasi yang baiklah. Jangan sampai ada komersilnya. Kiri-kanan kan sudah ada hotel," ujar Prasetio.

Biaya Rumah DP Rp 0

Selanjutnya, anggaran yang dipotong adalah Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah. Anggaran itu dipakai untuk dana talangan uang muka pembelian hunian DP Rp 0.

"Oh itu karena kita tegas aja, defisit. Yang paling mudah itu pinjaman daerah kan untuk DP Rp 0, yang paling mudah dicari itu. Tetapi kalau dari eksekutif kan belum tuntas menyisir efisiensinya di mana yang dipandang perlu dikurangi," kata anggota Badan Anggaran dari Fraksi Gerindra, Syarif.

Awalnya anggaran itu dianggarkan senilai Rp 1 triliun. Namun, dipangkas menjadi Rp 500 miliar. "Yang paling penting bonggolannya nggak dihapus. Yang pinjaman daerah itu bonggolannya berapa asalnya? Rp 1 triliun kan, berkurang Rp 500 miliar, masih ada," kata Syarif.

Diketahui, DPRD DKI Jakarta bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyepakati nilai KUA-PPAS 2020 sebesar Rp 87,95 triliun. Nilai itulah yang akan menjadi dasar penyusunan APBD DKI Jakarta 2020.

Pelaksanaan MoU dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta. Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun hadir dalam rapat paripurna.

Halaman 1 2 3 4

Selanjutnya