'Caplok' Pendidikan Advokat, Mendikbud Digugat ke MA

Jakarta - Menristek Dikti, kini Mendikbud digugat ke Mahkamah Agung (MA) terkait Peraturan Menristesdikti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat. Peraturan itu dinilai 'mencaplok' pendidikan advokat yang sesuai UU Advokat diselengarakan oleh organisasi pengacara.

Kasus bermula saat Menteri mengeluarkan Peraturan Menristesdikti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat. Menristekdikti menyerahkan penyelenggaraan pendidikan advokat ke kampus-kampus Fakultas Hukum minimal akreditasi B.

Pasal 3 ayat 1 berbunyi:

Program Profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diselenggarakan paling kurang selama 2 semester setelah menyelesaikan Program Sarjana dengan beban menyelesaikan belajar paling kurang 24 (dua puluh empat) Satuan Kredit Semester (SKS).

Masa studi program profesi advokat maksimal 3 tahun. Program Profesi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan sebagai program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari Program Sarjana.

Baca juga: YLBHI: Permenristek Campuri Urusan Kemandirian Profesi Advokat

Adapun syarat kelulusan pendidikan advokat, bila:

1. Telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan.
2. Memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Profesi Advokat.
3. IPK minimal atau sama dengan 3,00.

Bagi yang lulus, berhak mendapat gelar advokat. Kampus yang melaksanakan pendidikan advokat, wajib menggandeng organisasi advokat. Selama ini, penyelenggaran pendidikan advokat dilakukan oleh organisasi advokat. Hal itu sesuai dengan UU Advokat.

"Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat," demikian bunyi Pasal 2 ayat 1 UU Advokat.

Baca juga: 'Caplok' Pendidikan Advokat, Menristek Lawan Putusan MK?

Nah, berdasarkan informasi perkara di website Mahkamah Agung (MA) yang dikutip detikcom, Kamis (28/11/2019), Permenristekdikti itu tengah diajukan judicial review ke MA.

Uji materi itu bernomor 87 P/HUM/2019 dengan pemohon adalah Luthfi Yazid dkk. Pemohon meminta Permenristekdikti di atas diminta dihapus. Permohonan judicial review itu didaftarkan pada 12 November 2019. MA belum membentuk majelis hakim untuk mengadili permohonan itu.


Simak Video "Sambutan dan Kritikan Soal Pidato Hari Guru Menteri Nadiem"

[Gambas:Video 20detik]

(asp/rvk)