'Caplok' Pendidikan Advokat, Menristek Lawan Putusan MK?

Jakarta - Menristekdikti mengeluarkan Peraturan Menristekdikti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat. Permenristekdikti itu berlawanan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Program Profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diselenggarakan paling kurang selama 2 semester setelah menyelesaikan Program Sarjana dengan beban menyelesaikan belajar paling kurang 24 (dua puluh empat) Satuan Kredit Semester (SKS)," demikian bunyi Pasal 3 ayat 1 sebagaimana dikutip detikcom, Senin (25/3/2019).

Baca juga: Menristekdikti 'Caplok' Pendidikan Advokat

Masa studi program profesi advokat maksimal 3 tahun.

"Program Profesi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan sebagai program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari Program Sarjana," ujar Pasal 3 ayat 3.

Padahal, MK (MK) tegas menyatakan yang berhak menyelenggarakan Pendidikan Advokat, adalah Organisasi Advokat sendiri.

"Kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) adalah organisasi advokat, sebagaimana dipertimbangkan dalam paragraf [3.12], dan ujian yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f UU Advokat tersebut adalah ujian yang berkenaan dengan profesi, maka sebagai organisasi profesi, organisasi advokatlah yang berhak untuk menyelenggarakan ujian dimaksud," ujar MK dalam Putusan Nomor 95/PUU-XIV/2016 yang dikutip detikcom, Senin (25/3/2019).

Menurut MK, hak organisasi advokat menyelenggarakan PKPA didasarkan pada Pasal 28 ayat (1) UU Advokat yang pada intinya menegaskan Organisasi Advokat dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat.

"Oleh karena itu, menurut Mahkamah untuk menjaga peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan UU Advokat, maka penyelenggaraan PKPA memang seharusnya diselenggarakan oleh organisasi atau wadah profesi advokat dengan keharusan bekerja sama dengan perguruan tinggi hukum sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas," papar MK.

Baca juga: 'Caplok' Pendidikan Advokat, Menristek Hapus Syarat Magang 2 Tahun

Oleh sebab itu, MK memutuskan Pendidikan Advokat diselenggarakan oleh Organisasi Advokat, tetapi harus bekerjasama dengan kampus.

"Yang berhak menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat adalah organisasi advokat dengan keharusan bekerja sama dengan perguruan tinggi yang fakultas hukumnya minimal terakreditasi B atau sekolah tinggi hukum yang minimal terakreditasi B," putus MK pada 23 Mei 2017.

Lalu bolehkan Peraturan Menteri bertentangan dengan Putusan MK?

"Tentu tidak boleh," kata ahli hukum tata negara UGM, Oce Madril kepada detikcom.

Menurut Oce, Putusan MK menekankan bahwa PKPA diselenggarakan oleh Organisasi Advokat. Dalam penyelenggaraannya organisasi advokat harus bekerjasama dengan fakultas hukum minimal terakreditasi B.

"Bukan sebaliknya, bukan perguruan tinggi yang menyelenggarakan. Jadi tidak tepat jika menjadi program profesi S2. Mestinya teknis PKPA diatur oleh organisasi advokat bersama dengan mitra Fakultas Hukum," cetus Oce. (asp/fjp)