Buat Pernyataan Setia Pancasila demi SKT, FPI Klaim Taat Hukum

Dia mengatakan, berdasarkan UUD 1945, setiap orang mempunyai hak untuk berserikat. Dia berharap proses pengurusan SKT FPI cepat selesai.

Baca juga: Mendagri Kaji Rekomendasi Kemenag soal Perpanjangan Izin FPI

"Ini kan hak berorganisasi, hak berserikat, kenapa sih cuma FPI yang diubek-ubek terus? Apakah karena pilihan politik? Sikap politik saja? Seharusnya kan Kemendagri fair," ucap Sugito.

Sebelumnya diberitakan, Menag Fachrul Razi mengatakan FPI sudah membuat surat pernyataan setia pada Pancasila-NKRI. Dia mengatakan proses pengurusan surat keterangan terdaftar (SKT) FPI sudah mengalami kemajuan. Menag akan mendalami pernyataan yang dibuat di atas meterai tersebut.

"Memang ada langkah maju, FPI itu telah membuat pernyataan setia kepada Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan melanggar hukum lagi ke depan," kata Fachrul usai rapat bersama Menko Polhukam Mahfud Md di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (27/11).

Baca juga: Ditanya Soal Nasib SKT FPI, Menag: Rekomendasinya, Khilafah Tidak Ada

Mendagri Tito Karnavian juga mengaku telah menerima rekomendasi terkait perpanjangan SKT ormas FPI dari Kemenag. Tito mengatakan saat ini rekomendasi tersebut masih dikaji. SKT ormas memang dikeluarkan oleh Kemendagri.

"Iya ada kita terima rekomendasi seperti itu. Tapi masih dikaji," kata Mendagri Tito Karnavian di Hotel Kartika Chandra, Jalan Jendral Gatot Subroto, Karet, Semanggi, Jakarta Selatan, Senin (25/11) kemarin.
(jbr/imk)