Johan Budi Ingatkan Tito: e-KTP Ada Persoalan, Hati-hati Pak

Johan menyebut soal cip e-KTP sebagai sebuah masukan untuk Tito. Anggota DPR Fraksi PDIP itu meminta itu mengawasi pembuatan e-KTP.

"Saya lapor ke Pak Mendagri juga. Sebagai masukan ke Pak Mendagri untuk mengawasi pekerjaan dari anak buahnya," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengajukan pergeseran anggaran kementerian yang dia pimpin untuk pemenuhan blangko e-KTP. Adapun kebutuhan anggaran untuk pemenuhan blangko sebesar Rp 78,6 miliar untuk 7 juta keping e-KTP. Namun, yang diajukan untuk digeser hanya sebesar Rp 15.900.000.000 untuk 1,5 juta keping e-KTP.

Baca juga: Tito: Politik RI Stabil Setelah Gabungin 01-02, Tinggal Urusan 212

"Kurang 7.437.719 keping (e-KTP), kebutuhan anggarannya Rp 78.624.127.549," kata Tito dalam raker dengan Komisi II, di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (26/11).

Kemendagri meminta persetujuan Komisi II DPR untuk menggeser anggaran milik ditjen dan badan di lingkungan Kemendagri, yaitu dari Sekretariat Jenderal (Setjen), Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN), Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), serta Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum.

Kemudian Ditjen Bina Administrasi dan Kewilayahan, Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Ditjen Otonomi Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan, serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
(zak/gbr)