Eks Komisioner KPU Tolak Wacana Pilkada via DPRD: Cukup Banyak Masalahnya

Jakarta - Eks Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay tidak setuju dengan adanya wacana Pilkada melalui DPRD. Hadar menyebut ada banyak problem jika wacana tersebut dilaksanakan.

"Sekadar mengingatkan bahwa pemilihan di DPRD itu cukup banyak masalah, salah satu masalah kemarin yang diangkat salah satu aspeknya adalah biaya politik tinggi, ya di DPRD itu bukan tidak ada biaya politiknya, persoalan uang di sana besar," kata Hadar dalam diskusi 'Quo Vadis Pilkada Langsung', di Kantor Fomappi, Jalan Matraman, Jakarta Timur, Minggu (24/11/2019).

Menurut Hadar, jika Pilkada kembali tak langsung, pertanggungjawaban kepala daerah tidak kepada masyarakat lagi. Kepala daerah akan bertanggung jawab ke DPRD dan Hadar menilai di sana terjadi permainan politik uang.

Baca juga: Kemendagri Sebut Biaya Pilkada Langsung Mahal: Di 2018 Habiskan Rp 18 T

"Kemudian yang lebih parah kalau kepala daerah dipilih oleh DPRD, maka pertanggungjawabannya, accountability-nya berorientasi kepada DPRD-nya, itu terjadi setiap tahun di mana kepala daerah harus melaporkan hasil kerjanya, itu menjadi arena untuk permainan politik, uang, atau tidak mereka bisa dijatuhkan. Jadi banyak hal-hal bermasalah di DPDR kita," ucapnya.

Lantas Hadar mengatakan persoalan Pilkada bukan pada sistem pemilihannya. Menurut dia, persoalan Pilkada terletak pada pencalonannya.

"Jadi menurut kami secara tegas, kami tidak setuju. Apa memang tidak ada masalah Pilkada-pilkada yang dilaksanakan secara langsung? Oh iya banyak, tetapi bukan persoalan itu pada sistem pemilihannya, langsung atau tidak langsung, bukan di sana," sebut Hadar.

Baca juga: Kemendagri soal Evaluasi Pilkada Langsung: 300 Sekian Kepala Daerah Bermasalah

"Persoalannya lebih pada pencalonannya, misalnya, terkait dengan ruang-ruang di masyarakat bisa tentu memilih dengan pertimbangan yang realistik, pertimbangan bukan karena keterpaksaan, lebih bebas," imbuhnya.

Untuk itu, kata Hadar, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada saat menjabat presiden menerbitkan Perppu Pilkada. Sejak saat itu, Pilkada melalui proses langsung.

"Kami berpandangan tidak setuju dengan kembali ke pemilihan ke DPRD menjadi tidak langsung kembali. Alasannya sederhana, perdebatan kita terkait dengan mau langsung atau tidak langsung itu sebetulnya sudah cukup panjang dan bahkan sempat bolak-balik, pernah terangkat lagi dan diakhiri dengan adanya Perppu yang dikeluarkan oleh pemerintah SBY tahun 2014," kata Hadar.

Tonton juga Kemendagri Sebut Biaya Pilkada Langsung Mahal: Di 2018 Habiskan Rp 18 T :

[Gambas:Video 20detik]

(rfs/dkp)