Perludem soal Usul Pilkada Asimetris: Jangan Sampai Timbulkan Diskriminasi

Titi mengatakan kalaupun pemerintah akhirnya memutuskan untuk melakukan Pilkada asimetris sifatnya adalah temporer atau untuk sementara waktu. Titi menilai pemerintah kemudian akan menyiapkan segala instrumen agar hak politik rakyat bisa tersampaikan.

"Kalaupun pilihan itu diambil, sifatnya adalah temporer sembari pemerintah menyiapkan segala instrumen yang ada agar hak politik rakyat kemudian bisa difasilitasi langsung sebagaimana mekanisme pemilihan yang ada," kata dia.

Baca juga: Mendagri Minta Ada Kajian soal Daerah Siap-Tak Siap Pilkada Langsung

Sebelumnya diberitakan, Mendagri Tito Karnavian ingin ada kajian soal kedewasaan demokrasi tiap daerah jika nantinya hasil kajian akademik menunjukkan perlu adanya sistem asimetris untuk Pilkada. Menurut Tito, di daerah yang dianggap mengerti demokrasi, Pilkada langsung bisa diterapkan. Namun, kata Tito, lain cerita jika di daerah tersebut penduduknya belum memiliki kedewasaan demokrasi yang mumpuni.

"Tapi di daerah tertentu yang tingkat kedewasaan demokrasi rendah, itu mau berbusa-busa calon kepala daerah bicara tentang programnya, nggak didengar. Karena memang kemampuan intelektual literasi rendah, nggak nyampai," ujar Tito, Senin (18/11).

"Sehingga alternatifnya asimetris mungkin, yaitu di daerah yang Index Democratic Maturity tinggi, ini Pilkada langsung. Yang rendah, maka ini mekanisme lain, apakah melalui DPD, DPRD seperti dulu. Tapi bagaimana reduce damage juga kalau problem di DPRD, bagaimana dengan independen tadi, mereka bisa terakomodir solusinya seperti apa?" ungkap Tito.


Mendagri Mau Evaluasi Pilkada Langsung, Pakar Hukum: Logikanya Lompat!

[Gambas:Video 20detik]

(lir/gbr)