Gerindra Nilai Pilkada Via DPRD Tak Langgar UUD 1945

Dasco juga menyinggung soal potensi korupsi kepala daerah karena biaya politik yang tinggi. Selain itu, menurut Dasco, penyelenggaraan pilkada langsung menelan anggaran yang besar.

"Dilihat dari penyelenggaraan, pilkada langsung memerlukan anggaran yang besar, mulai dari persiapan sampai pelaksanaan. Meskipun besar atau kecil anggaran bukan menjadi permasalahan utama, permasalahan yang lebih substantif adalah bagaimana terwujudnya tatanan masyarakat yang adil dan makmur, setelah terpilihnya kepala daerah di daerah tersebut," jelas Dasco.

Baca juga: Perludem Kritik Usulan Anggota DPR Tak Perlu Mundur Jika Maju Pilkada

Karena itulah, Dasco menilai pemilihan kepala daerah akan lebih efektif jika dikembalikan melalui DPRD. Namun ia mengatakan perlu ada kajian mendalam dari Kementerian Dalam Negeri ataupun Komisi II DPR.

"Maka dari itu, saya pikir akan lebih efektif, efisien, dan produktif apabila pemilihan kepala daerah, baik bupati/wali kota maupun gubernur, ke depan dikembalikan melalui DPRD. Tentu setelah dikaji secara mendalam dan komprehensif oleh Komisi II DPR RI dan Kemendagri," ucapnya.

Baca juga: Istana Menjamin Sinambung Pilkada Langsung

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian menjelaskan pernyataannya soal evaluasi pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung. Tito menegaskan dia tak pernah mengusulkan pilkada dikembalikan pemilihannya oleh DPRD.

"Usulan agar dikembalikan kepada DPRD, ini saya menyampaikan, saya tidak pernah menyampaikan (pilkada) kembali kepada DPRD. Ini saya klarifikasi," kata Tito dalam rapat bersama Komite I DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11).

Mantan Kapolri itu ingin ada evaluasi dengan kajian akademik untuk melihat dampak positif dan negatif dari pilkada langsung. "Saya tidak mengatakan kembali ke DPRD, tapi evaluasi dampak positif dan negatif. Beberapa daerah ada positif, ada yang tidak. Sekali lagi jawabannya evaluasi dengan kajian akademik," pungkasnya.
(azr/dnu)