Istana Menjamin Sinambung Pilkada Langsung

Jakarta - Wacana evaluasi Pilkada yang langsung dipilih masyarakat membuat sejumlah pihak was-was. Istana pun akhirnya memberikan jaminan bahwa sistem Pilkada tidak akan diubah jadi lewat DPRD.

Awalnya, Mendagri Tito Karnavian mempertanyakan sistem pilkada langsung. Dia menilai sistem pemilu itu menimbulkan dampak negatif, yakni biaya politik yang tinggi.

"Kalau dari saya sendiri justru pertanyaan saya adalah apakah sistem politik pemilu pilkada ini masih relevan setelah 20 tahun? Banyak manfaatnya partisipan demokrasi meningkat. Tapi juga kita lihat mudaratnya ada, politik biaya tinggi. Kepala daerah kalau nggak punya Rp 30 miliar mau jadi bupati, mana berani dia," ujar Tito di kompleks parlemen, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2019).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tito menyebut pembiayaan politik yang tinggi itu berpotensi memunculkan peluang korupsi. Sebab, menurutnya, untuk menjadi kepala daerah atau wali kota dibutuhkan uang yang tidak sedikit.

Tito meminta agar sistem pilkada langsung dikaji ulang. Jika memang masih diperlukan secara langsung, setidaknya ada kajian untuk mengurangi biaya politik yang tinggi.

"Lakukan riset akademik. Boleh, kami dari Kemendagri akan melakukan itu, bagi yang lain institusi sipil, LSM, mari evaluasi. Bisa opsi satu tetap pilkada langsung tapi bagaimana solusi untuk mengurangi dampak negatif supaya nggak terjadi korupsi supaya nggak kena OTT lagi," katanya.

PDIP menanggapi positif pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang akan mengevaluasi pilkada langsung. PDIP setuju pemilu langsung menyebabkan biaya politik yang tinggi.

"Pemilu langsung selama ini selain berbiaya mahal, memunculkan oligarki baru, kaum pemegang modal dan yang memiliki akses media yang luas, serta mereka yang mampu melakukan mobilisasi sumber dayalah yang berpeluang terpilih," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangannya, Jumat (8/11/2019).

Tapi, ada pula yang menolak. Salah satunya adalah Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Dia mengatakan rakyat memiliki hak memilih pemimpin sendiri.

"Saya kan produknya pilkada langsung, pastilah saya sesuai dengan hak rakyat. Memilih langsung kepala daerah jangan dihilangkan," kata Kang Emil, sapaan akrabnya, di Kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Selasa (12/11/2019).

Penolakan juga datang dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Perludem khawatir dengan adanya evaluasi sistem pilkada langsung. Soalnya, evaluasi itu berpotensi mengubah pilkada langsung menjadi tidak langsung (via DPRD). Perludem mengingatkan agar Jokowi tak lupa masa lalunya sebagai produk pilkada langsung.

"Jangan Jokowi sampai lupa kalau ia adalah produk pilkada langsung. Bermula dari Pilkada Solo sampai Pilkada DKI. Rakyat yang ikut menghantarkan Jokowi. Belum tentu ia akan sampai pada posisi saat ini kalau bukan karena rakyat. Maka jangan terburu-buru mengebiri hak rakyat," tutur Direktur Perludem Titi Anggraini.

Istana akhirnya angkat bicara soal nasib Pilkada langsung. Jokowi disebut sudah menegaskan bahwa rakyat tetap dapat memilih kepala daerahnya secara langsung.

"Presiden Jokowi mengatakan Pilkada provinsi/kabupaten/kota tetap melalui mekanisme pemilihan langsung yang merupakan cermin kedaulatan rakyat/demokrasi dan sejalan dengan cita-cita reformasi 1998," ujar Stafsus Presiden Fadjroel Rachman lewat pesan singkat, Selasa (12/11/2019).

"Yang akan dievaluasi hanya teknis penyelenggaraan," katanya.

Halaman 1 2 3

Selanjutnya