Mendagri Minta Ada Kajian soal Daerah Siap-Tak Siap Pilkada Langsung

Tito juga menyinggung sistem penunjukan langsung kepala daerah seperti yang ada di DKI Jakarta. Menurutnya, jika sistem itu baik, bisa saja diterapkan di daerah yang juga memiliki kekhususan seperti Jakarta.

"Atau mungkin penunjukan langsung. 'Wah, nggak mungkin penunjukan langsung, kembali ke Orde Baru', lah Jakarta ini penunjukan langsung wali kotanya. Dia nggak perlu bicara lagi untuk mengembalikan modal kampanye, jadi wali kota ini sudah penunjukan langsung masih dipertahankan. Karena ini daerah khusus, fine, kalau model bagus kenapa nggak dipakai di tempat lain yang memiliki kekhususan juga misalnya," jelasnya.

Baca juga: Mendagri soal Usul Evaluasi Pilkada Langsung: Bukan Berarti Dipilih DPRD

Tito sekali lagi menjelaskan pentingnya evaluasi pilkada langsung melalui kajian akademik. Tito pun telah meminta Badan Pusat Statistik (BPS) membuat survei tentang Indeks Kedewasaan Demokrasi di tiap daerah. Hal itu, menurut Tito, untuk mengetahui daerah mana saja yang siap menerima pilkada langsung.

"Yang saya minta kemarin BPS kan angkanya besar, tolong dibuatkan Index Democratic Maturity tiap daerah, jadi kita bisa paham nanti daerah mana yang siap menerima pilkada langsung dan daerah mana yang tidak siap menerima pilkada langsung," ucap Tito.

"Jangan kita kemudian memberikan single bullet, jadi memberikan satu tombak saja, yaitu digeneralisir pilkada langsung semua. Dampaknya ternyata kita lihat setelah 15 tahun ada dampak dampak negatif," pungkasnya.
(azr/dhn)