Penolakan juga datang dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Perludem khawatir dengan adanya evaluasi sistem pilkada langsung. Soalnya, evaluasi itu berpotensi mengubah pilkada langsung menjadi tidak langsung (via DPRD). Perludem mengingatkan agar Jokowi tak lupa masa lalunya sebagai produk pilkada langsung.
"Jangan Jokowi sampai lupa kalau ia adalah produk pilkada langsung. Bermula dari Pilkada Solo sampai Pilkada DKI. Rakyat yang ikut menghantarkan Jokowi. Belum tentu ia akan sampai pada posisi saat ini kalau bukan karena rakyat. Maka jangan terburu-buru mengebiri hak rakyat," tutur Direktur Perludem Titi Anggraini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Presiden Jokowi mengatakan Pilkada provinsi/kabupaten/kota tetap melalui mekanisme pemilihan langsung yang merupakan cermin kedaulatan rakyat/demokrasi dan sejalan dengan cita-cita reformasi 1998," ujar Stafsus Presiden Fadjroel Rachman lewat pesan singkat, Selasa (12/11/2019).
"Yang akan dievaluasi hanya teknis penyelenggaraan," katanya.
(imk/jbr)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini