Anggota Komisi I DPR: Perpres Wakil Panglima TNI Tak Langgar UU

"Penambahan tiga satuan strategis Divisi 3 Kostrad AD, Armada 3 AL, dan Koops 3 AU. Pembentukan tiga Kogabwilhan yang dipimpin oleh Pangkogabwilhan berpangkat bintang 3," jelas Charles.

Baca juga: Istana soal Wakil Panglima TNI: Usulan Sejak Era Moeldoko Pimpin TNI

"Pembentukan dua satuan strategis setingkat Kostrad di AL dan AU: Komando Armada RI dan Kohanudnas yang dipimpin Panglima berpangkat bintang 3. Dan penguatan BAIS TNI yang sekarang dipimpin perwira bintang 3," lanjut dia.

Diketahui, keputusan adanya Wakil Panglima TNI itu tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi TNI. Perpres itu diteken Presiden Jokowi pada 18 Oktober 2019.

Dalam pertimbangannya, Jokowi menilai perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan kebutuhan organisasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, Perpres 66/2019 ini diterbitkan untuk mengganti Perpres 42/2019 tentang Perubahan Kedua atas Perpres 10/2010 tentang Susunan Organisasi TNI.
(azr/jbr)