Di sisi lain, anggota Komisi II DPR itu setuju jika evaluasi pilkada langsung harus dilakukan. Pilkada langsung yang disebut menelan biaya tinggi, menurut Mardani, bisa disiasati dengan sistem voting dan rekap suara secara elektronik.
"Untuk evaluasi harus dilakukan. Biaya tinggi bisa diminimalisir dengan memendekkan waktu kampanye dan e-voting serta e-rekap," ucapnya.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mempertanyakan sistem pilkada langsung. Dia menilai sistem pemilu itu menimbulkan dampak negatif, yakni biaya politik yang tinggi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Simak Video "KPU Waspadai Adanya Serangan Siber di Pilkada 2020"
(azr/fdu)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini