Setuju Ada Jabatan Wakil Panglima, MPR: Tugas TNI Makin Kompleks

Tentang kekhawatiran adanya 'matahari kembar' di tubuh TNI jika ada wakil panglima, Basarah mengatakan hal itu bisa diatur dalam Peraturan Presiden. Menurut politikus PDIP itu Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memiliki pertimbangan sendiri.

"Tapi yang paling penting adalah menurut hemat saya bagaimana sesungguhnya kebutuhan institusi TNI itu sendiri. Kalau pandangan perlu hadirnya struktur Wakil panglima TNI itu adalah memang sesuai kebutuhan kinerja TNI, ya saya kira mengapa tidak untuk institusi itu diadakan," ucap Basarah.

"Saya kira Presiden selaku pimpinan tertinggi TNI punya pandangan, punya kajian yang mendalam, tentu masukan dari berbagai pihak, juga dari pihak Panglima TNI sendiri tentang penting atau tidaknya jabatan atau struktur Wakil Panglima TNI itu sendiri," lanjut dia.

Baca juga: Profil Tiga Kepala Staf TNI yang Berpeluang Jadi Wakil Panglima

Diketahui, keputusan adanya Wakil Panglima TNI itu tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi TNI. Perpres itu diteken Presiden Jokowi pada 18 Oktober 2019.

Dalam pertimbangannya, Jokowi menilai perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan kebutuhan organisasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, Perpres 66/2019 ini diterbitkan untuk mengganti Perpres 42/2019 tentang Perubahan Kedua atas Perpres 10/2010 tentang Susunan Organisasi TNI.
(azr/aud)