detikNews
2019/11/07 21:01:18 WIB

Round-Up

Istana Sanggah Fadli soal Mendikbud Spekulasi

Tim detikcom - detikNews
Halaman 1 dari 3
Istana Sanggah Fadli soal Mendikbud Spekulasi Fadli Zon (Samsdhuha Wildansyah/detikcom)
Jakarta - Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon mengkritik pemerintah yang dianggap berspekulasi soal kebijakan bidang pendidikan dan meminta Mendikbud Nadiem Makarim tak berjudi di bidang pendidikan. Pihak Istana menyanggah tudingan Fadli.

Fadli Zon awalnya bicara soal penunjukan Nadiem sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Fadli pun mengaku memahami kenapa masyarakat masih meragukan kemampuan Nadiem sebagai Mendikbud.

Nadiem yang dinilainya tak memiliki rekam jejak di dunia pendidikan dianggap Fadli menjadi salah satu faktor utama dari keraguan sejumlah kalangan. Fadli menyebut pendidikan adalah pilar kebangsaan dan harus diposisikan sebagai sektor vital dan strategis.

"Saya bisa memahami kenapa penunjukan Saudara Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan masih diwarnai tanda tanya hingga hari ini. Sebagai urusan vital, sangat pantas jika publik berharap bidang ini dipimpin oleh orang-orang tepat dan mumpuni. Masalahnya, Menteri Nadiem dianggap tak punya jejak di bidang pendidikan. Ia bukan berasal dari profesi pendidik, dan meskipun ia sukses di bidang lain, namun profesinya tak berkaitan langsung dengan bidang pendidikan," kata Fadli dalam keterangannya, Kamis (7/11/2019).



Fadli, yang kini menjabat Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP), berharap penunjukan Nadiem bukan bagian dari upaya coba-coba pemerintah. Sebab, menurut dia, selama ini pemerintah kerap menjadikan pendidikan sebagai arena uji coba kebijakan sehingga bongkar-pasang kebijakan pun kerap terjadi.

Fadli kemudian mencontohkan pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Kala itu, Gus Dur mengubah nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Departemen Pendidikan Nasional. Sebagai gantinya, kata Fadli, urusan kebudayaan kemudian dimasukkan ke Departemen Pariwisata yang menurutnya keliru secara konseptual.

"Kekeliruan konseptual tersebut baru dikoreksi pada periode kedua pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), urusan kebudayaan dan pendidikan akhirnya kembali dipersatukan di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan," ujarnya.
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com