Gelar Konferensi Pers, PSI Ancam Tolak Anggaran Formula E di DKI

Salah satu alasannya menolak anggaran Formula E masuk ke APBD 2020 adalah belum adanya kajian soal untung rugi Jakarta menjadi tuan rumah Formula E. Padahal, dia menilai kajian menjadi komponen penting karena menyangkut penggunaan anggaran.

"Ada beberapa dewan lain juga mempertanyakan. Karena kita sampai hari ini pun tidak dapat kajian analisa investasi seperti apa. Apakah menguntungkan atau merugikan?" kata Anggara.

"Harus diingat, jangan sampai kita judi dengan uang rakyat kalau kajian nggak jelas," sambungnya.

Pada rencana KUA-PPAS 2020. Ada beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan badan usaha milik daerah (BUMD) yang menganggarkan untuk Formula E. PSI menyebut anggaran itu cukup tinggi.

Baca juga: Pemprov DKI: Pengajuan Anggaran 22 Juta Pounds di 2020 untuk Formula E 2021

"(Anggaran) 2020 kan Rp 1 triliun lebih. Untuk Dinas Olahraga sekitar Rp 400 miliar, untuk JakPro Rp 700 miliar-an. Dan itu masih ada pre event lain yang mana kecil-kecil, tapi kurang lebih ya di angka Rp 1 triliun. (Untuk JakPro) Dana PMD (penyertaan modal dasar), dia dari APBD kita. Itu yang kita pertanyakan," ucap Sekretaris Fraksi PSI Anthony Winza Prabowo di lokasi yang sama.

Bagi Antony, seharusnya PMD diberikan untuk pembangunan infrastruktur. Bukan diberikan untuk pegelaran yang sementara.

"Itu yang kita pertanyakan karena ini cuma event. Sepengetahuan saya, itu lebih logis kalau dipakai untuk sesuatu yang dipegang modal jangka panjang seperti infrastruktur," ucap Anthony.
(haf/)